• Oktober 19, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Ilustrasi Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, Sumber: Pexels/Pixabay
Ilustrasi Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, Sumber: Pexels/Pixabay

UUD 1945 adalah dokumen konstitusi Indonesia yang sangat kuat dan mengatur ketat proses perubahan. Jika ingin merubahnya, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 perlu diketahui.

Proses amandemen harus dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan, melibatkan masyarakat serta melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 adalah upaya yang serius dan rumit.

Apa Saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Mengamandemen UUD NRI Tahun 1945?

Ilustrasi Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, Sumber: Pexels/August de Richelieu
Ilustrasi Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, Sumber: Pexels/August de Richelieu

Amandemen UUD 1945 adalah proses penting dalam perkembangan konstitusi Indonesia. Namun, proses amandemen UUD 1945 memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perubahan konstitusi dapat dilakukan.

Proses amandemen UUD 1945 tidak hanya melibatkan penghitungan suara. Dalam praktiknya, kesepakatan politik antara berbagai partai politik juga menjadi faktor penting.

Syarat-syarat ini telah ditetapkan dalam Pasal 37 UUD 1945 dan memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas konstitusi dan melibatkan partai politik serta anggota parlemen.

Lalu, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945? Inilah 5 syarat yang harus dipenuhi dikutip dari Undang-Undang Dasar 1945 BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.

  1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

  2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

  3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

  4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

  5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi:

  1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

Baca juga: Latar Belakang Amandemen UUD NRI 1945 yang Benar

Itulah jawaban dari apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, syarat-syarat ini mencerminkan upaya untuk menjaga konsistensi konstitusi Indonesia sambil tetap membuka pintu bagi perubahan negara. (RIZ)

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *