Jakarta, WK MEDIA

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mendesak agar Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 berikut semua peraturan turunannya dicabut pada saat peringatan Hari buruh Sedunia (May Day), Rabu (1/5).

Presiden ASPEK Mirah Sumirat mengungkapkan tuntutan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dampak buruk UU Cipta Kerja atau Ciptaker, khususnya kluster ketenagakerjaan, sudah mulai dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Menurut Mirah, pekerja Indonesia semakin miskin, karena beleid itu telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah dan juga jaminan sosial.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Selain itu, beleid itu juga membuat penetapan upah minimum yang tidak lagi melibatkan unsur tripartit dan kenaikannya tidak memenuhi unsur kelayakan.

UU Ciptaker, menurut Mirah, juga membuat sistem kerja outsourcing tidak ada pembicaraan tanpa jenis pekerjaan yang jelas. Kemudian, sistem kontrak kerja dapat dilakukan seumur hidup, tanpa kepastian status menjadi pekerja tetap.

Ketentuan upah minimum sektoral provinsi dan kota/kabupaten juga hilang. Tak hanya itu, beleid tersebut juga memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui Penetapan Pengadilan.

Dampak negatif lainnya, UU Ciptaker mengurangi pembaruan PHK pesangon dan penghargaan masa kerja, serta mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), bahkan untuk semua jenis pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh pekerja Indonesia.

Selain itu, Mirah juga menuntut perlindungan hak berserikat di perusahaan. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang anti terhadap keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dia juga mendorong pembenahan secara menyeluruh meja pidana perburuhan di kepolisian.

Selanjutnya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh meminta agar pada tahun 2024 ini Pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah lama mangkrak di DPR RI untuk menjadi UU.

Serikat Pekerja juga meminta Presiden Indonesia memilih Prabowo Subianto untuk secara sungguh-sungguh menjadi anggota pungli dan korupsi karena menyebabkan terjadinya biaya tinggi di dunia usaha. Hal itu berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu, Mirah juga memberikan pesan kepada Prabowo untuk menjalankan amanah konsitusi UUD 1945, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satunya adalah amanah Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *