• Oktober 24, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan di dekat bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/5/2023).  Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan di dekat bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/5/2023). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, bicara mengenai misinya mendorong pengesahan RUU pendanaan partai politik bilamana ia terpilih menjadi presiden.

“Reformasi terkait pada pembiayaan kegiatan politik, itu yang perlu jadi agenda reformasi. Karena kita mengetahui parpol itu harus dibiayai untuk bisa berjalan,” kata Anies saat ditemui di acara US-Indonesia Investment Summit ke 11 di Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Sejauh ini, aturan mengenai pengalokasian dana untuk partai politik berada di bawah wewenang Kemendagri.

Seluruhnya diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang peraturan tentang menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Secara garis besar, aturan ini mengatur soal dana hibah untuk parpol.

Pengendara melintas di dekat bendera parpol yang terpasang di pembatas jalan kawasan Tebet, Jakarta, Senin (17/7/2023).  Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Pengendara melintas di dekat bendera parpol yang terpasang di pembatas jalan kawasan Tebet, Jakarta, Senin (17/7/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Menurut Anies, kegiatan politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik itu di ranah pusat hingga ke kantor cabang, sehingga alokasi anggaran untuk partai politik harus dirembukkan lebih rinci.

“Apakah nanti negara membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya, dan lain-lain, itu bagian dari diskusi yang harus dilakukan,” kata Anies.

Anies membantah ketika ditanya apakah pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik yang merupakan bagian dari misinya sebagai presiden untuk memulihkan kualitas demokrasi adalah cara untuk campur tangan di setiap kebijakan parpol.

Ia menekankan, RUU ini lebih ke regulasi alokasi dana parpol yang bersumber dari APBN dan APBD setiap daerah.

“Jadi bukan reformasi partai politik ya, tapi pembiayaan kegiatan politik,” kata Anies.

Bacapres Anies Baswedan saat di acara Desak Anies Jogja di Eternity Coffee, Kabupaten Sleman, Minggu (22/10/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Bacapres Anies Baswedan saat di acara Desak Anies Jogja di Eternity Coffee, Kabupaten Sleman, Minggu (22/10/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies sudah memberikan fokus pada pendanaan parpol.

Di akhir masa jabatannya, ia sempat menaikkan alokasi dana hibah untuk partai politik di tahun 2022 hampir 13 kali lipat dari Rp 400 per suara menjadi Rp 5.000 per suara. Alokasi dana hibah ini setiap tahun bersumber dari APBD.

Saat itu, alasan Anies menaikkan dana hibah karena pertimbangan persiapan tahun politik. Anies ingin agar dana yang diberikan bisa meringankan beban operasional partai.

“Kami dari DKI Jakarta berharap dengan adanya penambahan itu bisa menutup sebagian dari kebutuhan sesuai dengan ketentuan. Supaya beban mereka untuk membiayai itu bisa diambil juga oleh sebagian oleh negara,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta usai memberikan dana hibah secara simbolik ke 10 partai politik, Kamis (6/10/2022).

“Ini akan membuat kualitas demokrasi kita juga menjadi lebih baik. Itu saja harapan dari kami tadi saya sampaikan juga selebihnya silakan aja partai politik mengelola,” tuturnya saat itu.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *