wk-media.com – Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koperasi untuk membahas rencana efisiensi anggaran belanja sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik kinerja Menteri Koperasi, Budi Arie, yang dinilai tidak menunjukkan gebrakan berarti selama 100 hari masa kerjanya. Ia bahkan menilai bahwa kebijakan yang dijalankan Budi Arie tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
“Sayang 100 hari pak Menteri di Koperasi kalau ibarat mobil iklan mobil diesel itu nyaris tak terdengar pak, jadi kami belum mendengar gebrakan dari pak menteri untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi koperasi bahkan kami lihat apa yang dilakukan pak menteri hampir tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh pak Prabowo,” ujar Anam dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Ia juga menyoroti lambannya respons Kementerian Koperasi dalam menyikapi kebijakan penghapusan utang UMKM, meskipun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 koperasi turut bertanggung jawab dalam hal tersebut.
“Kalau kemarin sedang ramai soal kebijakan penghapusan utang UMKM kemudian kebijakan tentang makan bergizi gratis, kami lihat bahwa penghapusan utang UMKM yang bergerak cepat hanya kementerian UMKM, padahal dalam PP No 7 Tahun 2021 jelas bahwa koperasi yang dibawah Rp10 miliar juga bagian UMKM,” katanya.
Selain itu, Anam menyoroti tidak adanya keterlibatan koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Soal MBG bisa terlibat selain UMKM adalah koperasi tapi sampai hari ini kami belum lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian koperasi dalam rangka konsolidasi masyarakat untuk membentuk koperasi untuk menyediakan makan bergizi gratis,” tuturnya.
(Sumber: Inilah)
