• Februari 16, 2024
  • ardwk
  • 0

Jakarta, WK MEDIA

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabu SubiantoGibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil hitungan cepat Litbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Sementara itu, hitungan cepat Politika Research and Consulting (PRC) mencatatkan Prabowo-Gibran memperoleh suara 59,34 persen dari total 98,75 persen suara yang telah masuk hingga Kamis pukul 17.57 WIB.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tidak jauh dari hasil hitungan cepat, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir menjadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam ‘8 program hasil terbaik cepat’ dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat ‘pohon duit’ atau sumber pendanaan baru yang dapat membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertama diperoleh melalui revisi satu pasal dari satu pemerintahan yang bisa menambah pendapatan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

“Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, apakah program makan siang dan susu gratis benar-benar menang apakah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rencana awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu hal itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan demikian, jika mereka benar-benar ingin menjalankan program itu, kemungkinan besar program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

“Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyears,” ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program akan menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin tidak menciptakan utang demi program tersebut.

Mengenai alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya dimaksudkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau rasio pajak harus terus digenjot ke level dua digit, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat yang diingat, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

Rasio pajak Harus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot rasio pajak itu,” tutur Ronny.

Namun, jika Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

“Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi terhadap produktivitas ekonomi nasional,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan yang signifikan dari utang namun tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan demikian, ruang untuk utang semakin besar, namun rasionya tetap di bawah batas aman.

“Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa tercapai, tentu ketakutan akan pembekuan hutang bisa dicegah,” sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.




Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *