• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA, JakartaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru merealisasikan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 13,1 persen pada tahun 2023. Angka tersebut masih jauh dari target 23 persen pada tahun 2025.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah harus bisa memanfaatkan sisa waktu dua tahun untuk mencapai target tersebut.

“Masih ada waktu dua tahun. Tapi perlu ada komitmen politik, dukungan PLN, dan langkah-langkah luar biasa,” kata Fabby dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Januari 2024.

Menurut Fabby, rendahnya pencapaian bauran energi terbarukan ini bersifat sistemik. Faktor penyebabnya juga beragam. Seperti keterlambatan lelang pembangkit energi terbarukan oleh PLN sejak 2019, kendala pelaksanaan proyek-proyek yang sudah berkontrak karena keterbatasan pendanaan (bank-ability), kenaikan tingkat suku bunga keuangan dalam dua tahun terakhir, serta pandemi COVID-19.

Fabby menuturkan proyek energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) Batang Toru, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturaden dan Rajabasa, yang mundur waktu penyelesaiannya disinyalir berkontribusi pada rendahnya bauran energi terbarukan pada tahun 2023. Begitu pula dengan proses revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yang berlarut-larut dan menghambat implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Walhasil, proyek strategis nasional (PSN) PLTS atap 3,6 GW tidak berjalan, katanya.

Pemerintah sebetulnya punya rencana untuk mengejar pembangunan pembangkit energi baru terbarukan skala besar, di antaranya PLTS terapung dan PLTB. Peta jalan PLTS atap pun telah disiapkan dengan target tahun 2023 sebesar 900 MW, dan 2024 sebesar 1800 MW.

Hanya saja, menurut Fabby, regulasi PLTS atap yang tak kunjung selesai membuat penerapan PLTS atap turun di sektor residensial dan bisnis, masing-masing sebesar 20 persen dan 6 persen. Hasilnya, berdasarkan analisis IESR, pada kuartal kedua tahun 2023, kapasitas terpasang dari PLTS atap kumulatif hanya mencapai 100 MW.

“Capaian itu jauh di bawah target yang seharusnya mencapai 900 MW pada tahun 2023,” ujar Fabby.

Oleh karena itu, kata Fabby, di sisa waktu dua tahun ini pemerintah harus mempercepat pelaksanaan proyek yang sudah kontrak, khususnya dari pengembang swasta (Produsen Listrik Independen/IPP). Selain itu, pemerintah harus mendesak PLN melelang proyek pembangkit skala besar secara teratur selama setahun ini dan negosiasi Perjanjian Jual Beli Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), sehingga proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan pada tahun ini.

“Untuk mencapai target 10,6 GW dalam dua tahun, pemerintah harus mengandalkan PLTS terapung, PLTS dipasang di tanah (di atas tanah) dan ditambah dengan target kapasitas 3,6 GW terpasang PLTS atap,” kata Fabby. “Oleh karena itu, implementasi revisi Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tidak boleh lagi tertunda.”

Riri Rahayu

Pilihan Editor: Bulan Depan, PLN Operasikan Stasiun Pengisian Hidrogen untuk Kendaraan

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *