wk-media.com – Kondisi pendidikan di Indonesia menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggarannya.
Kebijakan ini menuai reaksi publik. Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menilai pemangkasan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu.
Ia berspekulasi bahwa pengurangan anggaran pendidikan dapat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, yang akhirnya berujung pada kemiskinan.
“Biar tetap bodoh dan miskin supaya bisa dimanfaatkan di Pilpres 2029,” kata Gigin dalam unggahannya di X pada Kamis, 13 Februari 2025.
Pemangkasan anggaran ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga yang diterbitkan pada 24 Januari 2025.
Kebijakan tersebut memangkas anggaran di 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, kajian, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pemangkasan juga mencakup honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.
Dua kementerian yang terkena dampak besar dari kebijakan ini adalah Kemendikti-Saintek, yang mengalami pemotongan sebesar Rp22,54 triliun, serta Kemendikdasmen dengan pemangkasan Rp8,04 triliun.
Secara keseluruhan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025 mencapai Rp256,1 triliun. Selain pemangkasan di kementerian atau lembaga, pengurangan anggaran juga diberlakukan terhadap dana yang dialokasikan ke berbagai daerah, dengan total pemangkasan mencapai Rp50,59 triliun.
(Sumber: Fajar)
