Jakarta, WK MEDIA

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui proses penyusunan aturan turunan terkait pegawai negeri sipil (PNS) molor karena mengakomodir program presiden terpilih, Prabu Subianto.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan harusnya Peraturan Pemerintah Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) rampung pada akhir April 2024.

Namun, pembahasan yang dilakukan pemerintah dilonggarkan setelah Prabowo menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih 2024-2029.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

“Karena sebetulnya maksimal 30 April (2024) kemarin sudah harus ditetapkan (PP Manajemen ASN). Tapi karena memang mengakomodir program dari presiden terpilih (Prabowo Subianto) ini agak kita longgarkan waktunya,” kata Haryomo dalam diskusi yang disiarkan secara virtual, Jumat (3 /5).

Haryomo secara khusus menyoroti poin-poin dalam aturan terkait PNS yang mengisi jabatan fungsional. Ia mengatakan sudah ada Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

BKN berharap ada evaluasi dari pemangku kepentingan terkait mengenai dua beleid tersebut. Terlebih lagi, aturan tersebut sudah berlaku efektif selama kurang lebih setahun.

“Tapi insyaallah 90 persen lebih substansi yang diatur dalam pp (manajemen ASN) itu sudah siap untuk ditetapkan,” tandasnya.

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah juga menekankan pembahasan beleid tersebut tengah digodok secara intensif. Menurutnya, rancangan peraturan pemerintah itu sedang dalam proses kesimpulan.

Imas menyebut pembahasan yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait dan dilakukan secara terus-menerus.

“Jadi, terus-menerus setiap hari terus dilakukan bergilir (pembahasan RPP Manajemen ASN). Kalau tidak di BKN, hari ini di Kemenpan, kemarin di Lembaga Administrasi Negara (LAN), itu semua antar-kementerian,” jelas Imas.

“Semoga turunan dari UU 20 (UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN) ini benar-benarimplementatif,” tandasnya.

Berdasarkan keterangan resmi di situs Kemenpan RB, RPP Manajemen ASN mencakup 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. Mulanya, beleid ini ditargetkan rampung pada 30 April 2024.

Salah satu hal yang ramai disinggung dalam beleid tersebut adalah TNI/Polri bisa mengisi jabatan PNS, begitu pula sebaliknya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *