• Oktober 23, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ikut mengomentari soal gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, putusan itu adalah kewenangan MK yang harus diterima.

"Ya itu kewenangan MK, kita harus terima. Kita harus terima. Masa depan saya kan jadi cerah, kan masih panjang," kata Cak Imin sambil tertawa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/10).

Cak Imin yang lahir pada 24 September 1966 itu kini berusia 57 tahun. Otomatis, jika gugatan batasan usia maksimal capres-cawapres dikabulkan oleh MK, Cak Imin masih punya peluang setidaknya hingga tiga kali Pemilu.

Saat ditanya soal proyeksinya untuk maju di pilpres sebagai calon presiden suatu hari nanti, Cak Imin hanya menjawab politis. Menurutnya, ulang tahunnya yang ke-70 pun masih lama.

"Ya kan 70 tahun masih lama," ucapnya.

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah

Ada lima gugatan terkait syarat capres-cawapres dalam UU Pemilu yang ditolak oleh MK, salah satunya soal batas usia capres-cawapres maksimal 70 tahun. Kelima gugatan itu dianggap kehilangan objek karena sebelumnya sudah ada perubahan di Pasal 169 huruf I nomor 17 tahun 2017.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat MK menambahkan frasa "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah". Hal inilah yang membuat kelima gugatan ini ditolak.

Berikut daftar gugatan terkait UU Pemilu yang tidak diterima MK dalam sidang putusan pada hari ini:

Nomor 93/PUU-XXI/2023

Pemohon: Guy Rangga Boro

Petitum:

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 21 tahun’

Nomor 96/PUU-XXI/2023

Pemohon: Riko Andi Sinaga

Petitum:

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 25 tahun’

Nomor 102/PUU-XXI/2023

Pemohon: Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari (aliansi 98)

Petitum:

Pasal 169 huruf d

‘tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya’

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan'

Nomor 104/PUU-XXI/2023

Pemohon: Gulfino Guevarrato

Petitum:

Pasal 169 huruf n

‘belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama'

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama’

Nomor 107/PUU-XXI/2023

Pemohon: Rudy Hartono

Petitum:

Pasal 169 huruf q

‘usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun’, dan merupakan konstitusional bersyarat yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden’

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *