• Oktober 31, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman usai diperiksa Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait kasus dugaan pelanggaran etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman usai diperiksa Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait kasus dugaan pelanggaran etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman selesai diperiksa Majelis Kehormatan MK (MKMK). Kurang lebih, dia diperiksa selama sekitar 1,5 jam.

Anwar Usman tiba di ruangan sekitar pukul 16.00 WIB. Media sempat diperkenankan untuk mengambil gambar sebelum Anwar Usman diperiksa. Ia terlihat menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 17.30 WIB.

Anwar Usman mengaku dikonfirmasi sejumlah hal. Diklarifikasi sejumlah informasi seperti yang beredar di pemberitaan. Meski dia tak menyebut secara spesifik informasi dimaksud.

"Ya nanya-nanya seperti yang ada di berita adik-adik, ya, dikonfirmasi," kata Usman kepada wartawan usai diperiksa MKMK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman usai diperiksa Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait kasus dugaan pelanggaran etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman usai diperiksa Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait kasus dugaan pelanggaran etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Anwar Usman disidang secara tertutup oleh tiga anggota MKMK: Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintan R. Saragih. Ia menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan sebagai terlapor.

Dalam perkara dugaan pelanggaran etik ini, Anwar Usman diperiksa terkait sejumlah laporan masyarakat yang mengadukan dirinya. Dia dianggap melanggar kode etik dalam memutus perkara nomor 90 terkait syarat Capres-cawapres.

Diduga ada konflik kepentingan dengan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, dalam putusan pengubahan Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 yang belakangan disebut dengan putusan perkara nomor 90.

Lewat putusan nomor 90, Gibran bisa mencalonkan sebagai Cawapres meski usianya belum genap 40 tahun karena dia sedang menjabat kepala daerah.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *