• Oktober 30, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengubahan syarat Capres-cawapres dalam Pasal 169 huruf q No. 17 Tahun 2017, tidak sah. Alasannya, karena putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai ada benturan kepentingan dan melanggar ketentuan etik MK.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *