• Oktober 23, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Kondisi Hotel Sultan pada Sabtu (30/9/2023) usai pemerintah menetapkan tenggat pengosongan hotel kepada PT Indobuildco hingga Jumat tengah malam. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Kondisi Hotel Sultan pada Sabtu (30/9/2023) usai pemerintah menetapkan tenggat pengosongan hotel kepada PT Indobuildco hingga Jumat tengah malam. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) menegaskan tetap mempertahankan Hotel Sultan sebagai aset negara meskipun digugat oleh pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco.

Tim kuasa hukum PPK GBK, Kharis Sucipto, mengatakan pihaknya menindaklanjuti pengosongan Hotel Sultan. Pengelolaan aset negara tersebut masih terus berjalan.

“Kita lihat saja, pasti langkah-langkah pengamanan optimalisasi aset negara pasti terus dilakukan,” kata Kharis saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Kharis menuturkan, PPK GBK menolak gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Pihaknya tetap mengikuti kelanjutan sidang yang seharusnya hari Senin (23/10) ditunda menjadi Senin (30/10) depan.

“Belum-belum, masih ada proses-proses sebelum jawaban. Pasti kalau dari posisi hukumnya, kita menolak gugatan,” imbuh Kharis.

“Nanti pasti dijawab dalam dokumen persidangan oleh GBK maupun Setneg, maupun tergugat yang lain nanti kita lihat,” lanjutnya.

Tim Kuasa Hukum PPK GBK sebelumnya menduga ada pejabat yang melindungi PT Indobuildco agar tidak menyerahkan Hotel Sultan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Kuasa Hukum menegaskan bahwa PT Indobuildco sudah tidak memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 13 hektare tersebut.

“Kita minta siapa pun supaya membantu proses penegakan hukum ini. Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapa pun yang mencoba untuk menghalang-halangi demi hukum. Saya kira ini punya konsekuensi,” tutur Tim Kuasa Hukum PPK GBK, Saor Siagian, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Saor mengapresiasi langkah Kemenko Polhukam yang memiliki atensi terhadap polemik lahan yang dibangun Hotel Sultan itu. Menurutnya, HGB selama 50 tahun itu sudah cukup dan harus dikembalikan ke negara.

“Kami minta kepada Indobuildco dengan persuasif untuk segera menyerahkan tanah tersebut,” ujar dia.


]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *