• Maret 13, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Ekonomi memperkirakan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025. Mereka khawatir hal itu akan menimbulkan permasalahan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan tersebut akan membebani masyarakat terutama kelas menengah. Pasalnya kenaikan tarif PPN bisa lebih tinggi dari kenaikan upah.

“Jadi bisa dibayangkan mencari kerja sekarang sulit, persaingan semakin ketat, kenaikan upah minimum juga tidak banyak. Tapi dari sisi kebijakan pemerintah justru menahan daya beli dan mengurangi konsumsi rumah tangga,” katanya, Selasa (12/3) seperti dikutip dari CNNIndonesia TV.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Bhima mengatakan karena kenaikan PPN itu, kelas menengah tidak hanya bisa mengurangi belanja, tetapi juga terpaksa menggunakan tabungan karena harga barang yang mereka beli akan semakin mahal.

“Kalau sudah tidak ada lagi yang ditabung tapi tetap harus membeli barang, maka sibuk dia akan turun menjadi orang miskin baru atau di bawah garis kemiskinan,” katanya.

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025. Kenaikan PPN sejalan dengan pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu pemerintah dan DPR menetapkan PPN naik menjadi 11 persen mulai tahun 2022 dan menjadi 12 persen mulai tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan PPN akan tetap naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 meski presiden berganti.

Menurutnya, hal ini dikarenakan pasangan Prabowo-Gibran yang unggul dalam Pilpres 2024 ini akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk dalam urusan perpajakan.

“Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya menginginkannya. Tetap kalau berkelanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah tetap akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN,” ujar Airlangga di Kantornya, Jumat (8/3).

PPN adalah pajak pertambahan nilai atau biaya tambahan yang harus mengganggu konsumen saat membeli barang. PPN secara umum yang akan ditambahkan menjadi 12 persen pada tahun 2025 dari saat ini 11 persen adalah yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Untuk PPN secara umum diatur melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Subjek PPN ini adalah perusahaan yang masuk sebagai wajib pajak (WP) Badan.

Meski subjek PPN adalah perusahaan, namun tarif tersebut dibebankan kepada konsumen. Jadi perusahaan hanya sebagai pemungut pajak perantara konsumen dan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *