Denpasar, WK MEDIA

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut program kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) prinsipnya bersifat sukarela.

Ia menceritakan gagasan keberadaan Tapera berdasarkan pengalamannya saat menjabat menteri perumahan rakyat periode 2004-2009, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Suharso menjelaskan Tapera bertujuan mengatasi kebutuhan rumah (blacklog), sehingga masyarakat bisa mendapatkan dana murah untuk membeli rumah

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

“Dulu itu, saat saya menteri perumahan rakyat, ada gagasan bagaimana kita bisa mendapatkan dana murah dalam bentuk (tabungan) dari seluruh masyarakat termasuk pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (29/5).

Hal ini penting karena perumahan merupakan kebutuhan dasar, di sisi lain ada backlog yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Bukan sekedar backlog, hal lainnya mengenai akses pembiayaan bagi masyarakat untuk membeli rumah, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pembiayaan perbankan alias non-bankable.

“Bagaimana membuat masyarakat tidak bankable? Itu yang terlintas. Salah satunya adalah dengan Tapera,” ungkapnya.

Menurutnya, Simpanan Tapera bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat, terutama masyarakat yang belum memiliki rumah. Tapera hampir mirip dengan tabungan haji.

“Tabungan ini sebenarnya bersifat sukarela, terbuka buat masyarakat. Apalagi, buat mereka yang belum punya rumah dan mereka ingin menabung,” ucapnya.

“Hampir mirip-mirip tabungan haji. Kalau tabungan haji kan pada suatu ketika dia bisa ambil itu untuk melaksanakan haji, demikian juga dengan perumahan ini,” sambung Suharso.

Namun, saat kembali diminta penegasan soal Tapera bersifat sukarela, Suharso langsung meralat. Ia mengaku belum mengetahui hal tersebut.

“Saya tidak tahu nanti keadaannya seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk menyimpan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada tahun 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Mei 2024.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/pta)



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *