Jakarta, WK MEDIA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 15 proyek Carbon Capture and Storage dan Carbon Capture Utilisation and Storage (CCS/CCUS) atau penyimpanan karbon dapat beroperasi secara komersial (onstream) pada tahun 2030.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas ESDM Ariana Soemanto mengatakan target itu harus tercapai demi mewujudkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Dua pemeriksaan yang sedang mendorong Pemerintah untuk dijadikan CCS Hub di wilayah Asia Timur dan Australia yaitu pemeriksaan Sunda Asri dan pemeriksaan Bintuni,” ujar Ariana dalam pertemuan Indonesia – Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC) di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin (1/7).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN

Proyek CCS/CCUS juga merupakan bentuk pengembangan energi terbarukan, implementasi konservasi energi, serta penerapan teknologi bersih.

Ariana menilai Indonesia diketahui memiliki cekungan sedimen terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 cekungan dengan kapasitas 573 Giga ton Akuifer Garam dan 4,8 Giga Ton reservoir minyak dan gas yang terkuras.

Sumber daya penyimpanannya pun tersebar di berbagai wilayah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Ariana menjelaskan skema CCS di Indonesia dibagi menjadi dua pilihan. Pertama, menyelenggarakan CCS berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas.

Rencana kegiatan CCS ini dapat diusulkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam POD I maupun POD lanjutan atau revisinya.

Kedua, CCS dapat dikembangkan sebagai usaha tersendiri, melalui Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi dan Izin Operasi Penyimpanan Karbon.

Untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS, Ariana menyebut pihaknya telah mengimplementasikan berbagai kebijakan.

Kebijakan itu antara lain pembentukan CCS/CCUS National Centre of Excellence bersama dengan lembaga penelitian dan universitas, memperkuat kerja sama internasional di bidang CCS/CCUS, serta menyusun regulasi dan kebijakan turunan.

“Saat ini, telah terbit Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2024 yang menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengembangan dan penerapan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) di Indonesia,” pungkas Ariana.

[Gambas:Video CNN]

(tnh/pta)



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *