• Oktober 25, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyalami tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang baru dilantik Wahiduddin Adams , Jimly Asshiddiqie (kedua kiri), dan Bintan R. Saragih (ketiga kiri) di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyalami tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang baru dilantik Wahiduddin Adams , Jimly Asshiddiqie (kedua kiri), dan Bintan R. Saragih (ketiga kiri) di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Mahkamah Konstitusi menerima setidaknya ada 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketua MK Anwar Usman menjadi salah satu pihak terlapor.

Atas adanya sejumlah laporan itu, 9 Hakim Konstitusi langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Hasilnya, mereka sepakat untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Kami sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada MKMK," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers, Senin (23/10).

Ada tiga orang yang ditunjuk menjadi anggota MKMK, yakni:

  • Jimly Asshiddiqie (perwakilan tokoh masyarakat)

  • Bintan Saragih (akademisi)

  • Wahiduddin Adams (Hakim MK)

Jimly soal Jadi Majelis Kehormatan MK: Fokus ke Perilaku Hakim

Jimly Asshiddiqie , Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih  bersiap melakukan sumpah jabatan pada pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Selasa (24/10/2023).  Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Jimly Asshiddiqie , Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih bersiap melakukan sumpah jabatan pada pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie buka suara setelah ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas beberapa laporan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Jimly mengatakan bahwa sebagai pendiri MK, dia tidak bisa tinggal diam dengan adanya beberapa laporan atas putusan MK. Ketua MK Anwar Usman menjadi salah satu pihak terlapor.

“Citra MK sedang serius. Jangan lihat siapa anggota MKMK-nya. Fokus saja ke perilaku hakim yang akan diperiksa,” kata Jimly saat dihubungi, Selasa (24/10).

Jimly yang pernah menjabat sebagai pimpinan MK pada periode 2003-2008 ini dipilih dari unsur masyarakat sebagai anggota MKMK bersama Bintan Saragih (Akademisi) dan Wahidudin Adams (Hakim MK).

Profil 3 Anggota MKMK yang Akan Usut Dugaan Pelanggaran Anwar Usman Dkk

Berikut profil ketiga anggota MKMK tersebut:

Jimly Asshiddiqie

Jimly merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjabat dari tahun 2003-2008. Sebelum jadi Ketua MK, pria kelahiran 17 April 1956 itu pernah menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan hingga MPR-RI sebagai penasihat ahli.

Selesai dari MK, dia diangkat menjadi salah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada 2010. Kemudian menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia periode 2012-2017.

Jimly yang juga dikenal sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) itu menyelesaikan gelar sarjana hukum UI pada 1982. Jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama rampung pada 1987.

Gelar doktor disandangnya dari Universitas Indonesia pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun 1998, Jimly memperoleh gelar Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara UI sekaligus menjabat sebagai Ketua Penanggung Jawab Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara FHUI.

Dilihat dari laman resmi MK, Jimly disebut berhasil membawa MK meniti liku perjalanan bangsa dan negara Indonesia untuk selamat dari jebakan ketidakpastian masyarakat yang sedang bergolak. Dia memimpin MK untuk memutuskan perkara-perkara dasar.

Pada 1 Mei 2023, Jimly hadir dalam sebuah acara di rumah Prabowo di Hambalang. Kepada wartawan, Jimly mengakui dia mendukung Prabowo maju sebagai capres 2024.

Bintan Regen Saragih

Bintan Regen Saragih adalah profesor hukum tata negara. Saat ini, dia aktif mengajar di Universitas Trisakti dan Universitas Pelita Harapan (UPH).

Bintan Saragih meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan doktor di bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran. Buku Prof. Bintan R. Saragih yang jadi referensi dunia hukum Indonesia salah satunya adalah Politik Hukum yang diterbitkan pada tahun 2006.

Di MKMK, Bintan Saragih merupakan perwakilan dari unsur akademik.

Wahiduddin Adams

Wahiduddin Adams adalah anggota Majelis Kehormatan MK yang mewakili hakim MK aktif. Saat ini dirinya jadi salah satu dari 9 hakim MK.

Sebelum menjadi hakim MK, pria kelahiran Palembang, 17 Januari 1954 itu, pernah menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kementerian Hukum dan HAM RI (2010-2014).

Selain itu, dia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sejumlah organisasi lainnya.

Wahid sudah akrab dengan MK sejak sebelum menjadi hakim. Lewat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, dia kerap menjadi kuasa hukum permanen presiden, memberi otoritas kepadanya untuk menjadi wakil presiden pada sidang pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara di MK.

Tak hanya duduk di kursi pemerintah dan berdiri di podium ruang sidang MK untuk memberikan keterangan, Wahid pun sempat duduk di kursi pemohon, mewakili Kementerian Hukum dan HAM dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dengan DPR dan BPK.

“Jadi, kalau ke gedungnya dan ketemu hakim-hakimnya dalam lingkup tugas yang terkait dengan tugas Menteri Hukum dan HAM bisa dibilang sering,” kata Wahid dikutip dari laman resmi MK.

Pendidikan hukum Wahiduddin diperoleh di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah.

Selain menjalani tugasnya sebagai hakim, Wahiduddin juga tercatat sebagai dosen matkul Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta serta di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Anwar Usman Ngaku Siap Diperiksa MKMK soal Putusan Syarat Nyapres: Siap Banget

Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka.
 Foto: Luthfi Humam/kumparan dan Muhammad Adimaja/Antara Foto
Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka.
Foto: Luthfi Humam/kumparan dan Muhammad Adimaja/Antara Foto

Ketua MK Anwar Usman menyatakan siap untuk diperiksa oleh MKMK.

MKMK dibentuk guna mengusut dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman Hakim Konstitusi. Imbas putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres.

Menurut Anwar Usman, semua Hakim MK siap diperiksa oleh MKMK. "Loh semua lah, udah siap banget," kata Anwar Usman usai pelantikan anggota MKMK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/10).

Anwar Usman ialah Ketua MK yang menjadi sorotan dalam putusan yang mengabulkan permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu membuat adanya penambahan syarat untuk capres dan cawapres.

Mahfud soal MKMK Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK: Kita Sambut Gembira

Bacawapres Mahfud MD di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Bacawapres Mahfud MD di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menko Polhukam yang juga bacawapres, Mahfud MD, menyambut bahagia keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan (MKMK).

"Kita sambut gembira, hari ini kita mendengar bahwa Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait pengaduan dugaan pelanggaran etik hakim MK sudah ditunjuk. Yakni Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, Wahiduddin Adam," ucap Mahfud di akun X-nya, dikutip Selasa (24/10).

Mahfud mengaku mengenal ketiga orang itu. Ia percaya dengan keputusan yang akan mereka buat.

"Saya kenal baik ketiganya sebagai orang-orang yang berintegritas, tak bisa didikte," ujar mantan Ketua MK tersebut.

Bila Hakim MK Langgar Etik, Apa Sanksinya?

Lantas, seperti apa mekanisme kerja MKMK itu? Apakah sanksi yang bisa dijatuhkan pada hakim yang terbukti melanggar etik?

Ada tiga jenis sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Hakim MK bila terbukti bersalah, yakni:

  • teguran lisan

  • teguran tertulis

  • pemberhentian tidak dengan hormat

Bila Hakim MK terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka sanksi yang bisa dijatuhkan ialah teguran lisan atau tertulis.

Sementara untuk pelanggaran berat, maka sanksinya ialah pemecatan. Untuk pemberhentian tidak dengan hormat, Hakim Terlapor akan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pembelaan dilakukan di hadapan sidang Majelis Kehormatan Banding yang komposisi anggotanya beda dengan sidang sebelumnya.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *