• Oktober 31, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutannya saat Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutannya saat Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Pemerintah menjadikan reforma agraria sebagai salah satu kebijakan dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria dinilai punya daya ungkit signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, reforma agraria memiliki target hingga 9 juta hektare yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Tercatat hingga Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektare dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektare.

Mempertimbangkan urgensi reforma agraria tersebut, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan, penyelesaian hambatan, serta tindak lanjut terobosan untuk mengakselerasi capaian melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria dengan tema 'Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif' di Jakarta, Selasa (31/10).

“Reforma agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat di mana pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02 persen pada tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional.

Airlangga menjelaskan masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.

Aturan itu memuat 4 terobosan kebijakan di antaranya yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya dari kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 diharapkan mampu mendorong pencapaian realisasi reforma agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan), Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kedua kiri), dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) mengikuti Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan), Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kedua kiri), dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) mengikuti Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Sistem Bhumi-GTRA merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.

Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Airlangga juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria dan berharap agar Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk dapat terus berperan aktif dalam memastikan percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari gubernur dan bupati atau wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah dan kerja sama Kementerian atau Lembaga, untuk bersama-sama melaksanakan rencana aksi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 dalam mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada semester 1 Tahun 2024,” ujar Menko Airlangga.

Sebagai wujud apresiasi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik dengan 4 kategori pemenang. Kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik Tahun 2021-2022 dimenangkan oleh Jawa Barat, kategori Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik Tahun 2020-2023 oleh Kalimantan Barat, kategori Penataan Akses Terbaik Tahun 2021-2023 oleh Jawa Barat, serta kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Tahun 2015-2023 oleh Kalimantan Selatan. Dalam 4 kategori tersebut, diberikan juga gelar juara umum kepada Jawa Barat.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *