• Maret 26, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Inflasi hijau (inflasi hijau) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami penurunan dalam transisi energi baru terbarukan (EBT).

Di Indonesia, target bauran energi baru terbarukan (EBT) turun dari 23 persen pada tahun depan menjadi 17 persen-19 persen pada tahun 2025 dan 19 persen-21 persen pada tahun 2030.

Dewan Energi Nasional (DEN) berpendapat target awal tidak dapat tercapai karena saat ini energi terbarukan hanya mencakup 13 persen dari sumber energi Indonesia.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Pengumuman itu disampaikan tak lama setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penerapan pajak karbon akan tertunda hingga 2026 dari yang dijadwalkan pada tahun 2022.

Melansir Nikkei AsiaInstitute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan pemangkasan target tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan merajalelanya minat untuk melestarikan bahan bakar fosil.

Kondisi itu disebut terjadi karena meningkatnya kekhawatiran atas kenaikan biaya untuk melakukan upaya ramah lingkungan.

Setidaknya hal itu terlihat dari pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam debat wakil presiden (cawapres) Januari lalu.

“Kita tidak boleh membebani masyarakat, masyarakat miskin dengan penelitian dan pengembangan yang mahal serta (biaya) transisi,” katanya.

Komentar tersebut menimbulkan kekhawatiran atas kenaikan harga yang muncul ketika bahan bakar fosil dibuang demi teknologi rendah karbon yang lebih mahal (inflasi hijau)

Tak hanya Indonesia, upaya transisi energi Malaysia juga dapat terhambat oleh inflasi hijau karena negara-negara tersebut bergantung pada suku cadang dan komponen impor yang menjadi lebih mahal karena nilai tukar ringgit yang sangat lemah.

Malaysia sebenarnya telah memulai pendekatan yang cukup ambisius terhadap dekarbonisasi, dengan meluncurkan 10 proyek unggulan sepanjang Peta Jalan Transisi Energi Nasional yang diperkirakan menghasilkan investasi lebih dari 25 miliar ringgit atau US$5,5 miliar pada tahun 2030.

Namun, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof mengatakan pendanaan teknologi ramah lingkungan bisa menjadi lebih menantang karena investor mungkin mewaspadai risiko yang terkait dengan teknologi baru dan potensi dampak inflasi hijau.

Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi mengatakan negaranya memerlukan investasi besar dalam energi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2050.

Namun, mereka menyadari bahwa pelemahan mata uang akan menghasilkan lebih banyak biaya untuk mengimpor teknologi, peralatan, dan keahlian yang diperlukan untuk proyek dekarbonisasi skala besar.

Di Vietnam, impor batu bara melonjak 217 persen pada bulan Januari secara year on year, meskipun merupakan pemimpin di Asia Tenggara dalam hal kapasitas energi surya dan angin dengan kapasitas lebih dari 19 gigawatt.

Dengan meningkatnya biaya energi bersih, penggunaan bahan bakar fosil di Vietnam juga meningkat. Hal yang juga memperlambat negara ini dalam transisi ramah lingkungan adalah sulitnya menambahkan proyek tenaga surya dan angin ke dalam jaringan listrik, terutama sejak Hanoi mengakhiri inisiatif untuk membayar biaya tinggi untuk pembangkit listrik.

Kondisi itu membuat Wakil Presiden Wood Mackenzie Prakash Sharma menyatakan kekhawatiran terhadap inflasi hijau di Asia Tenggara adalah kenyataan.

“Meningkatnya biaya modal, tekanan rantai pasokan, biaya inflasi telah mempengaruhi biaya teknologi terbarukan secara signifikan,” katanya.

Ia pun menambahkan situasi ini membuat tertundanya penggunaan energi terbaru tidak dapat dihindari.

Senada, Oxford Economics dalam laporannya pada bulan Februari mengatakan negara-negara besar di Asia Tenggara akan menderita akibat kenaikan biaya energi pada fase awal dekarbonisasi karena pajak karbon yang dikenakan pada bahan bakar fosil.

Ditambah lagi, harga logam dan mineral yang semakin tinggi karena meningkatnya permintaan untuk produksi kendaraan listrik dan investasi hijau lainnya.

“Pemodelan kami menunjukkan bahwa pelestarian ke net zero pada awalnya akan membawa dampak buruk terhadap perekonomian melalui kenaikan biaya energi, namun pada akhirnya manfaatnya akan meningkat dari dampak positif investasi,” bunyi laporan tersebut.

Kini, nasib Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) juga dibahas. Skema pembiayaan iklim yang didukung oleh negara-negara maju yang berupaya memobilisasi dana gabungan sebesar US$35,5 miliar untuk mendukung transisi energi di Indonesia dan Vietnam.

Skema tersebut menuai kritik karena belum terwujud setelah diumumkan pada tahun 2022.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan formulasi energi terbarukan akan membawa Jakarta semakin jauh dari tujuan JETP untuk meningkatkan porsi bauran energi sumber daya ramah lingkungan menjadi setidaknya 34 persen pada tahun 2030.

Target yang lebih rendah, sambungnya, menimbulkan keraguan di kalangan investor dan komunitas internasional terhadap kredibilitas kebijakan transisi energi Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *