• Oktober 19, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe mengenakan kursi roda menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe mengenakan kursi roda menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencabut hak politik Lukas Enembe. Pidana tambahan itu menjadi bagian dari vonis hakim kepada Lukas Enembe yang dinyatakan bersalah.

Lukas Enembe dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait jabatannya sebagai Gubernur Papua. Ia dihukum 8 tahun penjara.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Lukas Enembe.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/10).

Hakim ketua Rianto Adam Pontoh mengetok palu saat memimpin sidang dengan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar Lukas Enembe dengan agenda pembacaan vonis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/10/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto
Hakim ketua Rianto Adam Pontoh mengetok palu saat memimpin sidang dengan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar Lukas Enembe dengan agenda pembacaan vonis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/10/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Pencabutan hak politik itu diharapkan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin.

"Dalam rangka melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar tidak memilih kembali pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri maka dipandang perlu adanya pencabutan sebagian hak politik terhadap terdakwa," papar hakim.

"Yaitu menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik kepada terdakwa selama jangka waktu tertentu," sambungnya.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *