• Oktober 27, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Rakor Pemenangan Pilpres dan Pileg PDIP Jatim di Vasa Hotel, Surabaya, Sabtu (14/10/2023). 
 Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Rakor Pemenangan Pilpres dan Pileg PDIP Jatim di Vasa Hotel, Surabaya, Sabtu (14/10/2023).
Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mulai menggelar rapat untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK terkait putusan penambahan syarat capres-cawapres atau lazim disebut "perkara 90".

Hasto mengatakan, berdasarkan cerita dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, MK lahir dari amandemen untuk kepentingan bangsa, bukan satu golongan tertentu.

MK lahir pada 2003, semasa Megawati menjadi Presiden RI.

"Saya mendapat cerita dari Bu Mega ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

"Ini ada suatu Mahkamah Konstitusi dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh Hakim Konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok," sambungnya.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ia menyebut, saat ini banyak suara dari masyarakat yang berpandangan terjadi sesuatu pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK.

"Nah, suara arus bawah suara pakar hukum suara kelompok intelektual dan seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan ada dengan etik ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma ada suatu persoalan dengan tanggungjawab pemimpin MK," tuturnya.

Hasto menuturkan, PDIP sangat prihatin dengan kondisi MK saat ini. Karena itu, ia mendukung MKMK melakukan pemeriksaan.

"Kami sangat sedih sangat prihatin bahwa MK yang didirikan dengan sikap kenegarawanan sehingga oleh Bu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Bu Mega saat itu di ring 1 Istana maka seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik ya proses inilah yang harus berjalan," ucap Hasto.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Namun, Hasto menegaskan PDIP tidak akan melakukan intervensi terhadap sidang MKMK yang tengah berlangsung.

"Sehingga kami tidak campur tangan kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum kami serahkan sepenuhnya lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya," kata dia.

"Kami percaya pada negarawan Prof Jimly dengan seluruh anggota komite majelis etik tersebut," tutup Hasto.

Ketua MK Anwar Usman — yang juga diadukan karena dinilai melanggar etik — melantik Jimly Asshiddiqie, Bintan Regen Saragih, dan Wahiduddin Adams sebagai anggota MKMK pada Selasa, 24 Oktober.

Pada Kamis (26/10), Jimly Asshiddiqie memimpin rapat MKMK perdana dengan mengundang para pengadu secara online. Sidang selanjutnya dilakukan pada Selasa depan.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *