• Oktober 23, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Sidang pembacaan putusan batas usia maksimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi sempat diwarnai interupsi. Tak terlepas karena kehadiran Ketua MK Anwar Usman yang dinilai mempunyai konflik kepentingan.

Interupsi itu terjadi ketika putusan permohonan nomor 102/PUU-XXI/2023 mulai dibacakan. Anwar Usman yang membuka pembacaan putusan itu.

Pemohon permohonan itu ialah Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari (aliansi 98). Mereka menggugat dua ayat dalam Pasal 169 UU Nomor 17 Tahun 2017, termasuk mengenai batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun.

Awalnya, pihak kuasa hukum meminta waktu untuk menyampaikan sesuatu ketika Anwar Usman mulai membacakan putusan. Anwar sempat memberikan kesempatan.

Pihak kuasa hukum itu kemudian menyinggung soal konflik kepentingan. Yakni hubungan paman dan keponakan antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming.

"Sebentar saja Yang Mulia, karena ini berkaitan konflik, benturan kepentingan Yang Mulia. Jadi kami mohon, Yang Mulia," kata kuasa hukum.

Namun, Anwar Usman kemudian menghentikan interupsi lalu melanjutkan pembacaan putusan. Ia menegaskan bahwa pembacaan putusan tidak boleh diinterupsi.

Terkait permohonan itu, MK tidak menerimanya. Alhasil, permohonan tersebut kandas.

Namun, usai pembacaan putusan itu, Saldi Isra kemudian menyampaikan sesuatu kepada para pemohon. Saldi menegaskan bahwa pembacaan putusan memang tidak bisa diinterupsi.

Namun, ia kemudian menyinggung bahwa MK juga sudah menerima laporan. Laporan yang masih terkait protes interupsi kuasa hukum pemohon.

"Ini terkait dengan keberatan Saudara tadi ya, ini kan tertibnya kalau pembacaan putusan itu tidak ada interupsi, itu perlu diperhatikan," kata Saldi.

"Kalau ada keberatan Saudara sebetulnya keberatan itu sudah ada pelaporan ke kita, Anda tunggu saja perkembangannya, ya. Tidak perlu ditanggapi," sambungnya.

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Foto: kumparan
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Foto: kumparan

Sorotan ini tak terlepas usai Mahkamah Konstitusi mengubah syarat capres dan cawapres dalam UU Pemilu usai dikabulkannya permohonan Nomor 90/PUU-XXI-2023. Putusan ini diketok pada 16 Oktober 2023.

Dengan dikabulkannya permohonan itu, MK menambahkan frasa pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yakni "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Gugatan ini disebut-sebut untuk memuluskan jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju dalam kontestasi Pilpres. Meski terganjal secara, tetapi putra Presiden Jokowi itu bisa tetap mendaftar Pilpres dengan adanya pengalaman sebagai wali kota.

Saat ini, Prabowo sudah mengumumkan Gibran merupakan bacawapres yang akan mendampinginya. Meski, hingga per 23 Oktober 2023, pasangan itu belum mendaftar.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *