WkMedia.com – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengkritik tajam fenomena kampanye anti-mahasiswa yang marak di media sosial.
Dikatakan Gigin, keterlibatan tentara dalam narasi semacam ini menunjukkan bahwa institusi tersebut mulai berperilaku layaknya organisasi politik.
“Tentara sudah berperilaku sebagai organisasi politik dengan melancarkan kampanye anti-mahasiswa,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (25/3/2025).
Ia menilai bahwa kondisi ini justru menciptakan citra buruk bagi Indonesia di mata investor.
Ketika ruang demokrasi semakin menyempit dan tekanan terhadap kebebasan berpendapat meningkat, iklim investasi bisa ikut terdampak.
“Ini membuat Indonesia tampak makin suram dan menakutkan bagi investor. Apalagi kalau ini memang dikehendaki presiden. Tetangga tepuk tangan karena bakal kebanjiran investasi,” tambahnya.
Gigin merujuk pada kemungkinan bahwa negara-negara lain akan diuntungkan dari ketidakstabilan demokrasi di Indonesia.
Gigin juga menyoroti revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang dinilainya bisa memperparah kondisi.
Ia mengkhawatirkan munculnya kelompok-kelompok yang semakin leluasa menebar fitnah dan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
“Revisi UU TNI dan Polisi akan melahirkan banyak fufufafa. Mereka akan mengoceh dengan menebar fitnah dan kata-kata jorok ke siapa saja yang berseberangan dengan penguasa karena dilindungi aparat penegak hukum dan tentara,” kuncinya.
Sebelumnya, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono juga menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI.
Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam kritik yang disuarakan mahasiswa.
“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).
Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.
Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.
“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.
Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.
Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.
(Fajar)
