• Oktober 24, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Jimly Asshiddiqie , Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih  bersiap melakukan sumpah jabatan pada pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Selasa (24/10/2023).  Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Jimly Asshiddiqie , Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih bersiap melakukan sumpah jabatan pada pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Jimly Asshiddiqie ditunjuk jadi Majelis Kehormatan MK (MKMK). Perihal penunjukan tersebut, beredar isu yang menyebut Jimly pernah mendukung Prabowo Subianto.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun tak ambil pusing dengan isu tersebut. Dia mengatakan, tak seorang diri yang akan mengambil keputusan terkait putusan dalam mengadili laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi Anwar Usman dkk

"Enggak apa-apa. Masing masing ini kan bertiga [anggota MKMK bertiga]," kata Jimly kepada wartawan usai dilantik Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Jimly lalu menyinggung soal independensi. Menurutnya, hal itu tak sekadar diucapkan tapi dilaksanakan dan dikerjakan.

Dia pun meminta publik melihat keputusannya nanti dan tidak terburu-buru memberi penilaian negatif padanya.

"Independensi itu enggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus. Daripada retorika 'Insha Allah saya independen' enggak gitu. Etika itu bukan hanya soal retorika, dikerjain aja," imbuhnya.

Mengenai jabatannya saat ini di DPD-RI, Jimly menegaskan tidak akan ada konflik kepentingan. Karena masa tugasnya di MKMK singkat, hanya 30 hari, dan bertepatan dengan reses oleh para penghuni Senayan.

"Itu dia saya kan sudah bilang, cuman karena saya enggak nyalon lagi jadi enggak ada konflik kepentingan. Sudah tobat saya, mau kembali ke jalan yang benar," kata dia.

"Lagi reses, semua organ di Dapil," tandasnya.

Jimly bersama Bintan Regen Saragih dan Wahiduddin Adams dilantik jadi anggota MKMK. Mereka akan mengadili laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi Anwar Usman dkk terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut dinilai kontroversial dan memantik sejumlah pelaporan Anwar Usman dkk. Putusan tersebut mengubah frasa Pasal 169 huruf q No. 17 Tahun 2017 dengan memperbolehkan kepala daerah mencalonkan diri jadi Capres-cawapres meski usianya tak mencukupi 40 tahun.

Putusan itu kemudian jadi sorotan karena dinilai disediakan khusus untuk anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang juga keponakan Anwar Usman.

Kaitan keluarga ini juga yang menjadi dasar pengaduan Anwar Usman. Dia diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim karena putusannya disebut syarat benturan kepentingan.

Anwar Usman sendiri mengaku sangat siap untuk diperiksa terkait putusan 'nomor 90' itu.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *