• Maret 21, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengungkap ada tiga hambatan kementerian/lembaga (K/L) tunjangan pionir Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pada bahan pemaparan Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB Arizal, salah satu dari tiga K/L tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan sisanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

Pria yang akrab disapa Rizal itu mengatakan ada 38 K/L yang akan pindah ke IKN pada tahap pertama. Akan tetapi, karena di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mencakup Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kantor Staf Presiden (KSP), maka totalnya menjadi 40 K/L.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

“Terhadap 38 K/L itu kami minta data detail berdasarkan nama jabatan, terus berdasarkan tunjangan kinerja (tukin) yang diterima saat ini di masing-masing kementerian, kelas jabatan berapa, tukin berapa. Untuk apa kami minta itu? Ternyata ada tiga K/ L yang masih belum masuk ini,” ungkapnya dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

“Kalau telat ini, cukup mengganggu K/L yang lain. (Mereka) nanya, ‘Pak Rizal sudah sejauh mana itu perjuangan izin ASN dipindah (ke IKN)?’. Kita menyatakan izin pionir. Kalau tiga (K/L) ini tidak (menyerahkan data), kami gak punya data pendukung. Makanya kami tagih terus,” sambung Rizal.

Rizal berharap data dari kantor Luhut Cs itu bisa masuk ke Kemenpan RB paling lambat Jumat (22/3) besok. Dengan demikian, penundaan bisa segera memproses dan mengajukan rincian izin pionir tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Ia mengaku sebenarnya sudah ada tiga kali pertemuan dengan Direktur Jenderal Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk membahas izin pionir ini.

Namun, menteri pimpinan Sri Mulyani itu menegaskan jangan dulu fokus pada besaran tunjangannya.

“Saya sering sampaikan ke teman-teman K/L mari kita berdoa bersama, ini kita rayu-rayu Kemenkeu untuk disetujui. Coba kalau disetujui, memang besar anggarannya. Kemenkeu minta Kemenpan RB buat perencanaan lima tahun, 2025-2029. Kami sedang bikin itu , termasuk kebutuhan anggaran untuk tunjangan ini yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

“Kalau ini jadi, kami akan sangat intensif dengan Kemenkeu membahas ini semua. Prinsipnya Kemenkeu setuju kok ada pemanis itu (tunjangan pionir), cuma jangan bicara besaran dulu. Tapi kalau kita kan selalu namanya ngusul, usul saja sebesar-besarnya, masalah selesai berapa nanti biar Kemenkeu yang tahu celah fiskal istilahnya untuk diberikan,” tutup Rizal.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *