WkMedia.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, angkat suara soal pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut hanya ada satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel, anak usaha dari BUMN PT Antam (Persero).
Susi melontarkan kritik terhadap pembenaran aktivitas tambang oleh perusahaan negara di wilayah yang dikenal sebagai surga laut dunia tersebut.
“Terus karena perusahaan milik Negara boleh merusak Laut milik Negara?,” kata Susi di X @susipudjiastuti (8/6/2025).
Susi mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif terhadap perlindungan ekosistem laut.
Belakangan ini memang ramai kecaman publik dan aktivis lingkungan terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap membahayakan ekosistem Raja Ampat.
Sebelumnya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa kegiatan tambang di kawasan tersebut legal dan dilakukan oleh perusahaan negara.
Namun bagi Susi, kepemilikan negara atas perusahaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kerusakan lingkungan, terutama di kawasan laut yang menjadi salah satu warisan alam paling penting di dunia.
Adapun Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, juga menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.
Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.
Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.
Ia mengaku terkesan dengan potensi Raja Ampat yang melampaui panorama lautnya saja, melainkan mencakup juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menjadi satu kesatuan daya tarik wisata kelas dunia.
Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikompromikan demi kepentingan industri tambang.
“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ucapnya.
Evita juga menyoroti aktivitas beberapa perusahaan tambang yang disebut-sebut baru mulai beroperasi.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang telah dikeluarkan, serta mengawal komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan.
“Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi,” tandasnya.
(Fajar)
