• Januari 16, 2024
  • ardwk
  • 0

Jakarta, WK MEDIA

Kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak hiburan wisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen. Sementara di aturan lama yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Terima kasih, Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) pun menggugat UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“ASPI (menuntut) mengeluarkan kategori spa dari hiburan. Kedua, Pasal 58 ayat (2) besarannya 40 persen sampai 75 persen itu tidak rasional. Menurut kami bertentangan dengan Pasal 1, di mana paling tinggi (tarif) PBJT 10 persen,” katanya kepada CNNIndonesia.comJumat (12/1).

ASPI mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa mematikan bisnis hiburan.

“17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?” tulis Inul dalam unggahan pada X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan berteriak karena paling terdampak.

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak pada ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

“Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?” tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Oleh karena itu, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

“Karena memastikan masih proses judicial review, pemerintah seluruh kebijakannya untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha,” tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

“Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja,” ujarnya.

Lalu, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politik antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Kisaran tarif tersebut dianggap tepat secara politik karena merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan wakil rakyatnya di DPR. Hasil kesepakatannya pengesahan UU HKPD, ujarnya.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40 persen hingga 75 persen atas dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertamaaktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (mewah). Keduaaktivitas hiburan tersebut perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah. Namun, imbasnya bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika beralih ke masyarakat sehingga pendapatan berkurang.

“Konsekuensi logistiknya di antaranya adalah pengurangan pegawai,” kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda) yang terdiri dari bupati/walikota dan DPRD. Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana dari UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertamamemilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Keduatetap menerapkan kebijakan PDRD tanpa izin untuk mengurangi tarif pajak hiburan untuk kelima jenis jasa hiburan dengan tarif minimal 40 persen dan maksimal 75 persen,” katanya.

Untuk menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya…



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *