• Oktober 24, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Ilustrasi kawasan hutan. | Foto : Galih Prihantoro/ Lampung Geh
Ilustrasi kawasan hutan. | Foto : Galih Prihantoro/ Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Kawasan hutan di Lampung saat ini hanya 28 persen. Jumlah itu di bawah standar minimal kawasan hutan yakni sekitar 30 persen dari luas wilayah.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya rehabilitasi kawasan hutan di Lampung.

"Sekarang itu perhitungan 30 persen sudah enggak ada lagi, hanya tinggal 28 persen. Reboisasi itu kan salah satu upaya, yang ada kecukupan kawasan hutan dan tutupan hutan," kata Kadis Kehutanan Lampung, Yanyan Ruchyansyah dalam keterangannya.

Dia menjelaskan, rehabilitasi kawasan hutan didorong tidak hanya dilakukan di dalam kawasan hutan, melainkan luar kawasan hutan.

"Kecukupan kawasan hutan ya memang status hutan dan tutupan hutan adalah yang bukan kawasan hutan tapi berupa hutan, sehingga itu perhitungannya. Jadi tidak harus berada di hutan, tutupan yang bagus itu, sehingga didorong lakukan rehabilitasinya di dalam maupun di luar kawasan hutan," jelasnya.

"Rehabilitasi ini nanti berbagi tugas UPT KLHK di dalam kawasan hutan, sementara Dishut mendorong rehabilitasi di luar kawasan hutan," sambungnya.

Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan penghitungan terhadap indeks kualitas tutupan lahan.

"Ada beberapa tutupan hutan yang masih belum terakomodir sebagai bagian dari indikator untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan," ujarnya.

Dalam upaya rehabilitasi itu, pihaknya juga menggandeng Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).

"Kegiatan rehabilitasi pun kita lakukan bersama-sama BPDAS supaya nanti rehabilitasinya juga dipelihara oleh masyarakat, maka rehabilitasi diberi peran kepada mereka untuk menjadi aktor dari pelaksanaan rehabilitasi," bebernya.

Di sisi lain, dalam upaya rehabilitasi itu juga diperlukan peran aktif dan koordinasi dari masing-masing kabupaten/kota.

"Hutan kota dan lain-lain kan merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi kami tadi untuk pendataan kami bantu, sehingga memberikan kontribusi indeks kualitas tutupan, kami koordinasikan dengan kabupaten/kota," tandasnya. (Lih/Put)

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *