• Januari 30, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhak belum menerima usulan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk sektor pariwisata dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan masih menunggu usulan itu disampaikan untuk segera dibahas.

“Itu belum (dikaji). Itu masih kita lihat dan kita tunggu saja nanti (disampaikan Kemenko Perekonomian),” ujar Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Menurutnya, sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Kemenko Perekonomian. Oleh karena itu, ia belum dapat memastikan seperti apa konsepnya dan apakah memungkinkan untuk diberikan.

“Kan saya bilang belum (dikomunikasikan),” kata dia.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah menyediakan insentif kepada pelaku usaha di sektor pariwisata berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 10 persen.

“PPh Badan untuk sektor pariwisata itu secara keseluruhan, lebih kepada seluruh sektornya dan dipertimbangkan untuk dikaji. Bapak presiden yang minta, untuk diberikan insentif PPh Badan 10 persen,” jelas Airlangga.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak badan (PPh) sebesar 22 persen. Dengan insentif 10 persen, maka pelaku usaha di bidang pariwisata hanya perlu membayar 12 persen saja per tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *