Jakarta, WK MEDIA

Seluruh Fraksi di Komisi VII DPR RI Setujui Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) untuk dibahas lebih lanjut.

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Saat ini ada sembilan fraksi yang berada di DPR RI yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN

“Kami semua sepakat untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Senin (8/7).

Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan. Misalnya dari Partai Demokrat yang meminta pemerintah untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca serta dekarbonisasi harus menjadi dasar dalam pembuatan KEN.

“Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam transisi energi baru terbarukan (EBT) dan melibatkan prinsip keadilan. Transisi energi harus diarahkan kepada keadilan dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan,” ujar anggota Komisi VII Hendrik Halomoan Sitompul.

Sementara, catatan dari PKS salah satunya RPP ini harus mengatur proses transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan energi terbarukan secara rasional dan berkelanjutan.

“RPP ini harus disusun secara komprehensif dengan perencanaan yang matang karena akan menentukan arah energi bangsa ini,” ujar anggota Komisi VII Mulyanto.

Sementara PAN memandang bahwa RPP KEN perlu dibahas lebih lanjut karena memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

Pada kesempatan tersebut, Arifin menyampaikan harmonisasi RPP KEN yang sudah tuntas. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat itu, Kementerian ESDM pun bersurat kepada Komisi VII pada 5 Juni 2024 sesuai dengan Arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, pada 25 Juni 2024 Arifin mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hasil pengharmonisasian.

“Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah,” kata Arifin.

Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2023-2024, telah dilaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait KEN. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berharap DPR menyetujui RPP KEN.

[Gambas:Video CNN]

(hapus/sfr)



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *