• Oktober 29, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) usai menjadi pembicara Ngobrol Publik pada acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) usai menjadi pembicara Ngobrol Publik pada acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali diusung pasangan capres-cawapres yakni Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran. Dalam visi misinya, kedua pasangan ini berkomitmen akan melanjutkan proyek yang diinisiasi Presiden Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR) telah membelanjakan anggaran IKN Nusantara sebesar Rp 54,69 triliun dalam periode 2020-2023. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 40,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024. Anggaran tersebut termasuk Rp 35 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, bagaimana nasib APBN dalam pembangunan IKN di kepemimpinan presiden periode selanjutnya?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memprediksi anggaran IKN di periode 2024 tidak lagi mengandalkan APBN, karena alokasi anggaran yang sudah banyak terpakai tahun ini. Di samping itu, investor yang sudah menaruh investasi di IKN bakal mendukung pasangan yang melanjutkan proyek tersebut.

“Kalau sekarang sampai 2024 besar sekali itu, hampir Rp 50 triliun itu besar sekali karena hanya dalam waktu dua sampai tiga tahun. Anggaran APBN tersedot di situ lumayan besar,” kata Tauhid kepada kumparan, Minggu (29/10).

“Sekitar Rp 40 triliun di periode lima tahun mendatang di 2025-2029, artinya periode pembangunan IKN benar-benar mengandalkan non-APBN. Seringkali ini dilanggar apa pun dijadikan dasar oh enggak cukup dari swasta, karena swasta mau masuk kalau ekonomi sudah tumbuh,” lanjutnya.

Tauhid mencermati, ekonomi di IKN baru tumbuh usai pembangunan berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, anggaran di sektor lainnya bisa tergerus apabila para pasangan pemilu 2024 memprioritaskan anggaran IKN.

“Saya kira konsekuensinya yang penting adalah pasti akan menekan, kalau ada prioritas nasional IKN, prioritas nasional lain akan tergerus atau semakin kecil dari sisi anggaran. Anggaran akan jadi kecil,” tutur Tauhid.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan lebih banyak investor akan masuk dalam proyek IKN di tahun 2024. Kuncinya adalah progres pembangunan IKN hingga 2024 dan keseriusan pemerintah yang baru.

“Kalau konteks Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran lanjut IKN, maka yang harus diperhatikan adalah catatan-catatan dan dampak dari sisi beban, tapi juga dari ESG. Kuncinya di konsistensi antara janji dengan implementasinya setelah terpilih,” jelas Faisal.

Anies-Cak Imin Tak Singgung IKN di Visi-Misi

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Foto: Antara dan kumparan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Foto: Antara dan kumparan

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sama sekali tidak menyinggung pembangunan IKN Nusantara dalam visi misinya.

Ketika disinggung tidak ada pembahasan IKN, Anies hanya merespons dengan senyum. Eks Gubernur DKI ini tidak ingin banyak komentar. Menurutnya biar masyarakat yang memberi penilaian.

"Senyum aja dulu. Biar bebas diinterpretasikan ya," ujar Anies di pameran, lelang, dan orasi kebudayaan di Tugu Kunstkring Paleis di Menteng, Jakarta Pusat, (26/10).

Menurut Tauhid, tidak ada program IKN dalam visi misi Anies-Cak Imin belum tentu tidak mendukung, namun belum masuk menjadi program prioritas. Ia memprediksi apabila Anies terpilih menjadi presiden, maka pembangunan IKN lebih berjalan lambat.

“Tidak disebutkan bukan berarti tidak mendukung tapi tidak menjadi prioritas, karena kalau disebutkan menjadi prioritas karena dokumen tidak hanya visi misi tapi janji politik. Kecuali disebutkan tidak melanjutkan IKN,” ungkap Tauhid.


]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *