• Januari 15, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Bantuan tersebut disampaikan Airlangga usai menyampaikan program pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Oleh karena itu, Airlangga heran apabila program bansos yang dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

“Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 tahun 2020, jadi bukan ujug-ujug. Malah kemarin dihentikan pasca Covid-19,” ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Airlangga mengatakan setelah penghentian bantuan, pemerintah tetap menjaga situasi di masyarakat sebagai evaluasi ajang. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan karena kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, namun saat ini tidak bisa optimal karena El Nino serta adanya program membangun kembali waduk.

“Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita melihat kondisi pertanian terganggu,” jelasnya.

Airlangga juga menyindir pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

“Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia,” tutupnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tidak bisa dihentikan karena sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya,” kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

“Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa,” imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(tfq/pta)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *