• Februari 28, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Perusahaan induk FacebookPlatform Meta (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

“Setelah melalui beberapa putaran konsultasi dengan pemerintah, kami memahami bahwa Meta tidak diharuskan membayar konten berita yang diterbitkan secara sukarela oleh penerbit ke platform kami,” kata Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Asia Tenggara Rafael Frankel.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran akan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *