• Oktober 23, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Konpers Ketua MK terkait pembentukan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Senin (23/10/2023). Foto: Hedi/kumparan
Konpers Ketua MK terkait pembentukan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Senin (23/10/2023). Foto: Hedi/kumparan

Mahkamah Konstitusi segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Buntut putusan kontroversi MK yang mengubah syarat capres-cawapres pada UU Pemilu.

Dalam mengabulkan permohonan Nomor 90/PUU-XXI-2023, MK menambahkan frasa pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yakni "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Putusan ini menuai polemik. Ujungnya, ada setidaknya 7 laporan masuk ke MK.

"Memang sudah banyak sekali laporan, berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, ada yang sudah masuk ke MK, dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan yang masuk," kata Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers, Senin (23/10).

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti sidang putusan batas usia Capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti sidang putusan batas usia Capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurut Enny, laporan itu berbeda-beda pihak terlapornya. Ada yang mendesak Ketua MK Anwar Usman mundur, ada yang melaporkan 9 hakim MK, bahkan ada yang melaporkan hakim yang dissenting dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu.

"Kami telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menyegerakan membentuk MKMK, dalam waktu dekat ini segera dibentuk untuk segera bekerja," ujar Enny.

Ada tiga nama yang disepakati untuk menjadi MKMK. Salah satunya mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Enny mengatakan, segala keputusan dan aduan terkait laporan itu diserahkan sepenuhnya kepada MKMK.

Jimly Asshiddiqie di kompleks Masjid Al-Azhar. Foto: Hedi/kumparan
Jimly Asshiddiqie di kompleks Masjid Al-Azhar. Foto: Hedi/kumparan

"Kami serahkan sepenuhnya. Jangan kami intervensi, lah. Mereka yang punya kredibilitas tinggi masa kami intervensi di situ. Apakah betul ada persoalan terkait dengan intervensi apakah kemudian benar ada dugaan berbagai macam itu, kami serahkan sepenuhnya," imbuh Enny.

Sorotan ini tak terlepas usai Mahkamah Konstitusi mengubah syarat capres dan cawapres dalam UU Pemilu usai dikabulkannya permohonan Nomor 90/PUU-XXI-2023. Putusan ini diketok pada 16 Oktober 2023.

Dengan dikabulkannya permohonan itu, MK menambahkan frasa pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yakni "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka.
 Foto: Luthfi Humam/kumparan dan Muhammad Adimaja/Antara Foto
Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka.
Foto: Luthfi Humam/kumparan dan Muhammad Adimaja/Antara Foto

Gugatan ini disebut-sebut untuk memuluskan jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju dalam kontestasi Pilpres. Meski terganjal secara, tetapi putra Presiden Jokowi itu bisa tetap mendaftar Pilpres dengan adanya pengalaman sebagai wali kota.

Saat ini, Prabowo sudah mengumumkan Gibran merupakan bacawapres yang akan mendampinginya. Meski, hingga per 23 Oktober 2023, pasangan itu belum mendaftar.

Isu konflik kepentingan mencuat karena Anwar Usman masih mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran. Anwar Usman ialah paman dari Gibran.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *