by M Rizal Fadillah
Buku Karl Marx berjudul “Das Kapital” berisi kritikan terhadap kapitalis, pemilik modal, atau kaum borjuasi. Mereka adalah majikan yang mengeksploitasi buruh. Perlawanan kaum proletar meningkat dari sosialisme hingga komunisme. Ajaran Marx sendiri difahami dan diikuti dan mewujud sebagai Marxisme. Masih satu rumpun dengan leninisme, sosialisme dan komunisme.
Das Kapital dengan editor Friedrich Engels memiliki subtittle “Kritik der Politischen Oekonomie” yang melihat hubungan kuat ekonomi dengan politik. Para kapitalis itu dimanja oleh kekuasaan politik. Kapitalisme merusak tatanan kehidupan bersama. Elit kaya membangun kesenjangan permanen.
Akibatnya rezim kapitalis senantiasa dicurigai bahkan dimusuhi oleh rakyat. Marxis menciptakan budaya konflik antara penguasa dan pemilik modal dan kelas bawah tertindas.
Jokowi membangun pemerintahan materialisme sebagai rezim investasi. Semua elemen negara harus menghamba pada paradigma investasi ini. Ekonomi menjadi sokoguru pembangunan.
Politik, hukum, budaya, moral dan agama pun harus mengalah pada prioritas pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat jadi dogma walaupun tidak dapat menutup fakta bahwa yang sejahtera itu adalah kapitalis, kaum borjuasi semata.
“Ndasmu” ucapan tak beradab seorang Presiden mengarah pada pihak yang mengkritisi hubungan erat Prabowo dengan Jokowi. Prabowo minta tidak dipisahkan tetapi menafikan pengendalian Jokowi atas dirinya. Ia mengakui kelanjutan namun mandiri dalam omon-omon. Bias dengan pernyataan bahwa Jokowi adalah guru politik.
Ketika Jokowi melalui proyek Rempang, IKN, Jalan Tol, PIK 2, dan pembangunan infrastruktur lain menampilkan diri sebagai rezim investasi, maka Prabowo sebagai pelanjut ternyata sama saja. Rezim investasi, rezim materialisme, rezim kapitalisme.
Nah, ndasmu itu ndas kapital. Isi ndas hanya duit dan duit, kapital, investasi, pinjaman luar negeri, komisi atau mungkin upeti.
Danantara adalah bagian “Ndas Kapital” pengumpul kekayaan untuk kaum kapitalis dan imperialis. BUMN yang sudah diperas habis kini diperalat (orang-orang) negara. Etatisme yang biasa menjadi ciri komunisme melekat dengan kapitalisme.
Sukses Sovereign Wealth Fund di berbagai negara membutuhkan SDM yang amanah dan iklim usaha yang sehat. Dan ini yang justru menjadi masalah besar bangsa Indonesia. Bangsa yang sedang dipimpin oleh para maling. Hutang kasus Jokowi belum satupun dilunasi, Prabowo sudah siap-siap dengan kasus baru.
Dana 14 ribu trilyun yang dikelola bukan uang kecil meski tahap awal katanya 300 trilyun. Jokowi dulu pamer sudah punya uang di kantong 11 ribu trilyun. Rupanya Prabowo dan Jokowi sedang berlomba beromon-omon banyak duit. Memang keduanya “Ndas Kapital” tidak penting masalah budaya, hukum, apalagi moral dan agama.
Omnibus Law, BRIN dan kini Danantara adalah penyederhanaan dan penyatuan kendali yang berbasis dari arogansi “Ndas Kapital”. Minta-minta diawasi hanya menambah omon omon saja selama mental perampok dan penindas belum dibenahi.
Nah, “Ndasmu !”. Ndas Kapital, Pak Prabowo.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 26 Februari 2025
