• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Pemerintah daerah (pemda) bisa memberikan insentif agar-agar pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Pemberian insentif tersebut tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan penilaian daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan penghapusan ataupun penghapusan pokok pajak,” jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan penilaian dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/wajib retribusi.

“Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif,” ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha yang menimbulkan bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, usaha pelaku mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, Mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

“Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-penilaian dulu ya jika itu Pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal,” jelasnya.

Kendati, insentif pajak di bawah 40 persen tidak bisa diberikan secara permanen. Kecuali mempertimbangkan kemampuan daerah yang memang tidak memungkinkan sampai jangka panjang.

“Boleh diberikan insentif dengan mempertimbangkan prioritas daerahnya. Misalnya karena sekarang sedang pasca pemulihan daerah tersebut habis terkena bencana misalnya, diberikan lah secara massal,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *