• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Pengusaha meminta Kementerian Keuangan perlakuan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Cina terhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor barang-barang terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Negeri Tirai Bambu itu ia mengklaim memiliki kebijakan memberikan rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Ia mengaku sudah bertemu Menteri UKM dan Koperasi Teten Masduki agar pemerintah bisa mengurangi insentif yang diberikan China. Akan tetapi, menurutnya negara ‘angkat tangan’.

“Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, ‘Ini duit dari mana?’,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen),” imbuh Juan.

Di sisi lain, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menentang sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, inilah tepatnya yang menggairahkan pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan besarnya industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

“Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan kewenangan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor,” saran Alfonsus.

“Apalagi ritel ini, khususnya pembicaraan fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah begitu terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu,” menambahkan.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika mengimpor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

“Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, meskipun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga perizinan terkait berusaha, kami akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel,” ucap Airlangga dalam Berbagainya.

“Apalagi sektor ritel atau luring ini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor on line. Sehingga daya saing dari sektor luring itu harus punya daya saing dibandingkan on line, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama,” tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *