Jakarta, WK MEDIA

Ketua Komite Tetap Kadin Minerba Arya Rizqi Darsono mengatakan pemberian izin prioritas tambang kepada orma keagamaan tidak sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Hal itu ditunjukkan dari Pasal 75 ayat (3) dan (4). Menurutnya, pasal itu secara tegas mengatur prioritas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Sementara untuk badan usaha swasta pemberian IUPK dilakukan melalui proses lelang.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa hanya boleh diberikan pada prioritas utama itu kepada BUMN BUMD setelah itu baru ditawarkan secara lelang untuk swasta ya, ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia.com, Kamis (6/6).

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinilai tidak sejalan.

Sebab, dalam beleid PP 25/2024 itu memperbolehkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan kepada ormas keagamaan. Oleh karena itu, ia berasumsi jika pemerintah mau menerapkan kebijakan organisasi bisa mengelola penambangan, pemerintah perlu merevisi UU Minerba.

“Tapi kalau memang di dalam PP menyatakan bahwa akan memberikan prioritas kepada badan usaha di bawah ormas saran dari kami perlu adanya revisi undang-undang dulu,” jelasnya.

Menurut Arya, apabila pemerintah tidak melakukan revisi terhadap UU Minerba, maka dijamin ke belakang menjadi tidak bagus. Karena kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang.

“Jadi saran dari kami mungkin ini perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu atau mungkin presiden menerbitkan Perpu misalnya khusus agar PP ini berjalan,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Asal tahu saja, Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan karpet merah ke organisasi keagamaan seperti NU untuk mengelola tambang.

Setelah pp terbit, Bahlil terang-terangan berjanji akan memberikan konsensi tambang batu bara besar kepada PBNU.

“Kami akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka optimalisasi organisasi,” janji Bahlil dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (31/5).

“Oleh karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk berterima kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” tegasnya.

Bahlil mengatakan dirinya bangga terhadap NU. Apalagi pembantu Presiden Joko Widodo itu mengaku lahir dari kandungan ibu yang merupakan kader NU.

(ldy/agt)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *