• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) mengenai penyelenggaraan MRT Jalur Timur-Barat (Balaraja-Cikarang) sebagai dasar negosiasi utang proyek (negosiasi pinjaman) dan penandatanganan pinjaman (penandatanganan pinjaman) pada Maret 2024. Aturan Proyek tersebut merupakan bentuk dari dorongan pemerintah untuk mempercepat pembangunan Strategi Nasional (PSN) MRT East-West.

Airlangga mengatakan, proyek tersebut telah mendapat komitmen dukungan mitra internasional, yakni Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), lembaga pemerintah Jepang yang menyalurkan bantuan dan pinjaman kepada negara-negara lain. JICA, kata Airlangga telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk MRT East-West, melanjutkan komitmen mereka MRT Selatan-Utara.

“Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar US$3 miliar, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya,” kata Airlanggga dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 17 Januari 2024.

Proyek MRT Jalur Timur-Barat terdiri atas 2 fase. Fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang. Estimasi kebutuhan biaya untuk proyek ini mencapai Rp 160 triliun. Pemeritah memprioritaskan royek ini untuk mengembangkan sistem transportasi massal di Jakarta.

“Diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jakarta dan sekitarnya,”

Menurut Airlangga, komitmen JICA untuk menambah proyek ini telah disampaikan saat Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani penandatanganan tersebut. sumpah (janji serius dan formal) Pembangunan MRT Jalur Timur–Barat pada 16 Desember 2023. Airlangga menegaskan, proyek MRT East-West tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.

Iklan

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah telah menyepakati bahwa proyek ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai agen pengeksekusi (lembaga pelaksana)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai agen pelaksana (lembaga pelaksana)dan PT MRT Jakarta sebagai sub lembaga pelaksana (pembangun dan operator).

“(Dan) dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati bahwa proporsi pinjaman yang digunakan adalah 49 persen penerusan hibah (penerusan hibah) dan 51 persen pinjaman (pinjaman untuk kebutuhan masyarakat),” ujar Budi Karya.

Yohanes Maharso Joharsoyo

Pilihan Editor: Daftar Proyek yang Akan Diresmikan Jokowi pada Groundbreaking Keempat di IKN Hari Ini

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *