• Oktober 23, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Anggota KPU Idham Holik memberikan keterangan pers terkait persiapan pendaftaran pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2023).  Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Anggota KPU Idham Holik memberikan keterangan pers terkait persiapan pendaftaran pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPU menerbitkan Surat Dinas sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023 yang pada amarnya memutuskan menambah syarat usia capres/cawapres pada UU 7/2017 pasal 169 huruf q.

Surat dinas KPU itu bernomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, surat dinas tersebut memiliki kekuatan hukum yang sejak diputuskan MK.

“Sejak diucapkan oleh hakim MK, Putusan MK sudah berkekuatan hukum. Erga omnes (terhadap semuanya),” kata Idham saat dihubungi, Senin (23/10).

Putusan MK tersebut akan langsung berlaku pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, selain surat dinas, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 yang memasukkan norma putusan MK yang dijelaskan di angka 3 huruf b yang berbunyi seperti berikut:

"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

Idham menjelaskan, alasan KPU tidak merevisi PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden/Wakil Presiden adalah karena sifat putusan MK yang final dan mengikat.

“Materi norma dalam Pasal 169 huruf q dalam UU No. 7 Tahun 2017 saja tidak diubah, karena memang pada dasarnya telah berlaku Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 di mana Putusan MK memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan oleh Hakim MK,” tutup dia.

Untuk dapat menjalankan putusan MK, KPU menerbitkan surat dinas kepada partai politik. Inti surat itu, yakni meminta partai politik mematuhi putusan MK.

Berikut isi surat dinas KPU:

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *