• Januari 16, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Ekonom Senior Faisal Basri membujuk Menteri Keuangan Sri MulyaniMenteri PUPR Basuki Hadimuljono serta menteri lainnya untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disebabkan pemerintahan terkesan berpihak pada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI ( PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Siapa sebenarnya Faisal Basri sehingga ia berani membujuk Sri Mulyani, Basuki Cs untuk hengkang dari kabinet Jokowi?

Faisal Basri memang menjadi salah satu sosok ekonom yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap terlalu boros sehingga membludak utang.

Berdasarkan website LPEM UI, Faisal Basri adalah keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Fakultas Tennessee, Amerika (1988).

Faisal Basri juga bagian dari pendiri Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) (1995-2000) bersama sejumlah ekonom senior lainnya.

Di bidang pemerintahan, Faisal pernah mengemban Amanah sebagai anggota Tim ‘Perkembangan Perekonomian Dunia’ pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987) dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000).

Di era pemerintahan Jokowi, ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tim berjuluk Tim Anti Mafia Migas bekerja 6 bulan penuh menyelidiki praktik-praktik impor BBM di tubuh anak usaha Pertamina, Petral.

Mengutip CNBCIndonesia, tim ini berhasil menemukan keberadaan ‘mafia’ di dalam bisnis minyak Indonesia. Keberadaan mafia misal mereka temukan dalam proses penawaran impor minyak yang dilakukan ke Petral dan PEs secara tidak lazim, berbelit-belit, dan harus melewati pihak ketiga yang bertindak sebagai agen atau arranger.

Tim itu juga menemukan indikasi bocoran informasi soal spesifikasi produk dan estimasi pemilik sebelum tender berlangsung.

Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

Berdasarkan temuan tersebut, Tim pun mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait Petral.

Pertama, tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi dilakukan oleh PES melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina.

Kedua, mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat puncak tertinggi hingga manajer

Ketiga, melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Hasil audit forensik dapat dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya mengungkap praktik mafia migas.

Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti Menteri ESDM saat itu Sudirman Said dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) saat itu Dwi Soetjipto dengan membekukan bisnis Petral pada pertengahan Mei 2015.

Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk melakukan audit forensik terhadap Petral. Lembaga audit Kordha Mentha kemudian ditunjuk untuk mengaudit praktik forensik jual beli minyak di Petral untuk periode 2012 sampai 2014.

[Gambas:Video CNN]

Hasilnya; ada jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak pasokan minyak senilai US$18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun. Untuk audit anak usahanya itu, Pertamina merogoh kocek hingga US$1 juta.

Selain itu, Faisal juga pernah terjun ke dunia politik dengan mencoba mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007 dan dan 2012 lalu. Namun, peruntungan ternyata belum berpihak padanya.

Selain itu, Faisal juga aktif menjadi narasumber yang membahas isu ekonomi yang memang sudah menjadi makanan sehari-harinya, seperti APBN, utang pemerintah, hingga pembangunan yang sedang berlangsung.

Faisal juga memiliki website pribadi yang memuat tulisan-tulisan dari pemikirannya tentang isu-isu ekonomi yang tengah bergulir, seperti hilirisasi, ekonomi politik, hingga korupsi yang merugikan negara.

(ldy/agt)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *