• Oktober 27, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Politikus PDIP Adian Napitupulu. Foto: PDIP
Politikus PDIP Adian Napitupulu. Foto: PDIP

Kepala Bappilpres Pro-Jokowi (Projo), Panel Barus, membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu, yang menyebut Presiden Jokowi meminta jabatan tiga periode ke Megawati.

Permintaan itu kemudian ditolak, hingga berujung ke sikap menyeberang ke Prabowo di Pilpres 2024.

“Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP,” kata Panel secara tertulis, Jumat (27/10).

Panel mengatakan, pernyataan Adian itu merupakan tuduhan terhadap Jokowi. Ia menekankan, masyarakat harus mendapatkan info yang benar.

Panel menegaskan, Jokowi tak pernah menginginkan perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, berulang kali Jokowi menyatakan taat atas konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua kali.

Panel juga mengungkit sikap resmi Projo beberapa waktu lalu yang juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022 lalu.

“Pengumuman sikap Projo tersebut justru karena arahan Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat,” ucapnya.

Panel meminta seluruh pihak untuk tak menyudutkan Jokowi dengan cara demikian dan meminta agar Pilpres 2024 dipenuhi pertarungan gagasan tanpa mendiskreditkan pihak lain.

“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” ujarnya.

Adian Ungkap Awal Mula 'Perseteruan' Jokowi dan Megawati

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu, menuding Jokowi dan keluarganya berkhianat pada PDIP dan Megawati sebagai ketum menyusul gonjang-ganjing Pilpres 2024. Adian juga mengungkapkan akar masalah pengkhianatan itu.

Menurut eksponen 1998 ini, semua dimulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat mengemuka.

Adian menegaskan, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode atau menambah masa jabatan.

Ketua Panitia Musra, Panel Barus, ketika menyampaikan keterangan di Mapolda Jabar pada Jumat (26/8). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Ketua Panitia Musra, Panel Barus, ketika menyampaikan keterangan di Mapolda Jabar pada Jumat (26/8). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (25/10).

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia menegaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” lanjutnya

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima hasil Musyawarah Rakyat (Musra) dari Ketua Panitia Musra Panel Barus pada puncak acara Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).  Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima hasil Musyawarah Rakyat (Musra) dari Ketua Panitia Musra Panel Barus pada puncak acara Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *