• Oktober 23, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro Kanano di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).  Foto: Wisnu Prasetiyo/kumparan
Deputi IV KSP Juri Ardiantoro Kanano di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). Foto: Wisnu Prasetiyo/kumparan

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro merespons laporan yang dilakukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) terhadap Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua PSI Kaesang Pangarep ke KPK. Mereka dilaporkan atas tuduhan KKN.

Menurut Juri, laporan tersebut harus ditanggapi sesuai prinsip hukum. Pelapor harus membuktikan laporannya yang mengarah pada Presiden Jokowi dan keluarga.

"Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum: siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan," kata Juri kepada wartawan, Senin (23/10).

Ia pun meminta siapa pun yang ingin membuat laporan terhadap presiden dan keluarga agar berhati-hati. Sebab, harus ada bukti kuat.

"Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi yang dituduh adalah Presiden dan keluarga," pungkasnya.

Jokowi dan Keluarga Dilaporkan ke KPK

Koordinator TPDI, Erick S. Paat, mengatakan pihaknya melaporkan Jokowi dan keluarga atas tuduhan KKN. Landasan hukum pelaporan terhadap Jokowi hingga Kaesang adalah UUD 1945 ayat 1 dan 3 yang menyebut, negara Indonesia adalah negara hukum.

Selain itu, adapula TAP MPR No 11/MPR/19/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ia juga menyebut, Jokowi hingga Kaesang diduga melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Latar belakang pelaporan ini putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024.

Dia mengatakan, jabatan Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi diduga kuat terindikasi akan ada konflik kepentingan dalam putusan tersebut.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *