• Oktober 26, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Mendag Zulhas saat pemusnahan barang impor ilegal di Cikarang. Foto: Kemendag
Mendag Zulhas saat pemusnahan barang impor ilegal di Cikarang. Foto: Kemendag

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sederet kementerian akan disibukkan dengan perombakan delapan aturan terkait proses masuk barang dari luar negeri ke dalam negeri.

Hal ini merespons banjirnya produk impor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan industri dan pelaku usaha dalam negeri.

Menurut Airlangga, pihaknya akan mengubah peraturan mengenai komoditas yang masuk ke dalam border dan post border.

“Dengan perubahan post border menjadi border ini ada delapan peraturan dari berbagai kementerian yang harus direvisi, dengan adanya revisi ini tentu menjadi lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal,” tutur Airlangga dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang Utara, Bekasi pada Kamis (26/2023).

Menurutnya, hal ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal Kabinet pada awal Oktober, untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) tiba jelang deklarasi dan pendaftara bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) tiba jelang deklarasi dan pendaftara bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

“Sesuai dengan arahan bapak Presiden, saat ini yang diubah dari kode HS (Harmonized System) tata niaga dalam 6.910, terdiri dari 3.662 HS yang border dan 3.248 HS post border,” tambah Airlangga.

Airlangga juga memastikan perubahan post border dan border ini tidak mengganggu waktu tunggu masuk barang dari luar negeri ke proses bongkar muat atau dwelling time.

“Kami berharap dengan perubahan ini setelah dipelajari ternyata tidak mengubah dwelling time, jadi ini hal yang baik. Tentu sinergi antara Kementerian ditindaklanjuti dengan satgas dan aksi di lapangan,” tutup Airlangga.

Sebelumnya, pada 2017 lalu Mendag saat itu melakukan perombakan aturan terkait pengawasan barang impor di pos kepabeanan. Hal tersebut, menurutnya, agar waktu bongkar muat (dwelling time) barang impor di pelabuhan menurun.

"Ada 20 sekian lagi Permendag yang akan saya cabut ya. Kita pindahin pengawasan di pos kepabeanan ke post border," ujar Enggar di The Luxton Cirebon Hotel, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (21/9).

Saat itu, barang impor yang pengawasannya dilakukan di luar pos kepabeanan atau post border, yakni baru sebatas untuk komoditas besi, baja, dan tekstil. Lukito menyebut beberapa komoditas lain juga akan demikian.

Proses pemusnahan barang bekas impor di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang Utara, Bekasi pada Kamis (26/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Proses pemusnahan barang bekas impor di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang Utara, Bekasi pada Kamis (26/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *