• Oktober 21, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Petani di DIY sedang memanen padi. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Petani di DIY sedang memanen padi. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Nilai Tukar Petani (NTP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi yang paling rendah di antara semua provinsi di Jawa.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2023 NTP DIY ada di angka 105,55 poin. Nilai ini juga tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan NTP rata-rata nasional yang kini ada di angka 114,14 poin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Herum Fajarwati, menjelaskan bahwa penyebab utama rendahnya NTP DIY adalah sempitnya lahan pertanian. Hal ini membuat komoditas tanaman yang bisa ditanam menjadi terbatas.

Mayoritas komoditas yang ditanam di DIY hanya berupa tanaman pangan seperti padi dan hortikultura. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki NTP tinggi, di mana mereka memiliki lebih banyak varian komoditas terutama komoditas ekspor seperti sawit.

"Sawit, karet, lada, kopi, produk perkebunan yang orientasinya ekspor, ketika dolar naik dia akan ikut naik. Di DIY, yang komoditas seperti itu sangat kecil," kata Herum Fajarwati kepada Pandangan Jogja beberapa waktu lalu.

Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Sebagai contoh, tiga provinsi dengan NTP tertinggi adalah Bengkulu, Riau, dan Kalimantan Barat, yang secara berturut-turut memiliki NTP sebesar 152,65; 151,26; dan 139,25 poin. Semuanya adalah daerah penghasil sawit yang berorientasi pada pasar ekspor.

Secara nasional, NTP untuk subsektor perkebunan rakyat juga menjadi yang paling tinggi dengan nilai 129,08 poin.

"Makanya NTP nasional itu tinggi terutama karena komoditas perkebunan itu, yang itu tidak ada di DIY," jelasnya.

Diwawancarai terpisah, petani DIY yang juga pendiri Sekolah Tani Muda (Sekti Muda), Qomarun Najmi, mengatakan bahwa rendahnya NTP di DIY salah satunya juga disebabkan karena besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani dalam menjalankan usaha pertaniannya.

Biaya produksi pertanian di DIY menurutnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Misalnya biaya untuk ongkos tenaga kerja dan sewa lahan.

"Untuk tenaga kerja rata-rata sehari itu Rp 100 ribu, dan itu kita masih harus mengirim makanan dan rokok," kata Najmi.

Pendiri Sekolah Tani Muda (Sekti Muda), Qomarun Najmi. Foto: Dok. Istimewa
Pendiri Sekolah Tani Muda (Sekti Muda), Qomarun Najmi. Foto: Dok. Istimewa

Di daerah lain di sekitar DIY, ongkos tenaga kerja rata-rata memang di angka Rp 100 ribu sehari, tapi petani sudah tidak perlu mengirim makanan dan rokok lagi.

Namun yang paling berat bagi petani adalah biaya sewa lahan pertanian. Saat ini, biaya sewa lahan di DIY ada di kisaran Rp 15 juta sampai Rp 25 juta per hektare per tahun. Praktis, biaya itu menjadi beban terbesar petani dalam menjalankan usaha pertanian.

Memang ada tanah-tanah milik Kasultanan maupun Tanah Kas Desa (TKD) yang bisa dimanfaatkan petani dengan biaya sewa lebih murah.

"Tapi aksesnya juga tidak mudah, harus ngurus izin dan prosesnya panjang, sehingga banyak petani yang tidak bisa mengakses," ujarnya.

Guru Besar Pertanian UGM, Dwidjono Hadi Darwanto. Foto: YouTube Agrica Channel
Guru Besar Pertanian UGM, Dwidjono Hadi Darwanto. Foto: YouTube Agrica Channel

Guru Besar Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwidjono Hadi Darwanto, juga mengatakan bahwa besarnya biaya produksi menjadi salah satu sebab rendahnya NTP di DIY.

Selain tenaga kerja dan sewa lahan, mahalnya harga pupuk juga semakin memperbesar biaya produksi pertanian. Sementara itu, harga produk pertanian itu sendiri tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Di saat bersamaan, harga barang-barang non pertanian yang dikonsumsi petani dan keluarganya juga terus naik.

"Seperti listrik, BBM, pendidikan, itu kan terus naik harganya, sedangkan harga produk pertaniannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan," ujar Dwidjono Hadi Darwanto.

Dia mencontohkan misalnya untuk komoditas kedelai. Harga jual 1 kilogram kedelai saat ini ternyata tidak cukup untuk menutup biaya produksi mereka, mulai dari benih, pupuk, pestisida, hingga tenaga kerja.

"Sehingga sekarang petani sudah tidak mau menanam kedelai," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto. Foto: Pemda DIY
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto. Foto: Pemda DIY

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto, mengatakan bahwa rendahnya NTP DIY banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebab, petani tidak bisa menentukan harga jual komoditasnya sendiri, melainkan harus mengikuti mekanisme pasar.

Yang diharapkan tentu bagaimana harga jual produk pertanian bisa setinggi mungkin agar menguntungkan petani. Tapi, hal itu tidak bisa dilakukan karena juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

"Sehingga ada harga wajar, di mana petani sebagai produsen tetap untung tapi masyarakat sebagai konsumen juga bisa membeli," jelas Sugeng Purwanto.

"Harus ada keseimbangan, kalau salah satu jomplang (berat sebelah), pasti ada yang dirugikan," ujarnya.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *