• Oktober 26, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Mendan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani memegang sajadah yang akan dihibahkan kepada Pemkab Bekasi di TPP Cikarang Utara pada Kamis (26/10/2023).  Foto: Widya Islamiati/kumparan
Mendan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani memegang sajadah yang akan dihibahkan kepada Pemkab Bekasi di TPP Cikarang Utara pada Kamis (26/10/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menghibahkan 53.030 sajadah dan karpet impor ilegal dari Turki, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Sebanyak 53.030 sajadah dan karpet impor ilegal dari Turki tersebut merupakan hasil penindakan Bareskrim Polri dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Cikarang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sebanyak 53.030 sajadah dan karpet impor ilegal dari Turki tersebut senilai Rp 1,8 miliar.

“Bea Cukai Cikarang melakukan juga penindakan berupa sitaan impor karpet atau sajadah sejumlah 53.030 dengan perkiraan 1,8 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang Utara, Bekasi pada Kamis (26/2023).

Pihaknya memilih untuk menghibahkan sajadah-sajadah dan karpet impor ilegal ini lantaran masih dapat digunakan.

Kontainer berisi sajadah dan karpet yang akan dihibahkan kepada Pemkab Bekasi di TPP Cikarang Utara pada Kamis (26/10/2023).  Foto: Widya Islamiati/kumparan
Kontainer berisi sajadah dan karpet yang akan dihibahkan kepada Pemkab Bekasi di TPP Cikarang Utara pada Kamis (26/10/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan

“Barang-barang ini telah memperoleh penetapan status penggunaannya, yaitu kita akan memberikan hibah kepada Pemda Bekasi dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena ini kan masih bisa digunakan sajadah ini, dengan demikian masih bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Reserse Polri bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), melakukan penindakan terhadap barang bekas impor ilegal senilai Rp 49,95 miliar.

Angka tersebut diutarakan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas).“Total nilai yang akan dimusnahkan atau dihibahkan nilainya Rp 49 Hampir Rp 50 miliar rupiah Rp 49,95 miliar ya, jadi hampir Rp 50 miliar,” kata Zulhas dalam konferensi pers.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan barang bekas impor ilegal yang ditindak tersebut terdiri dari pakaian bekas impor dan beberapa komoditas yang termasuk besi baja non standar, elektronik, alat kesehatan.

Lalu makanan, minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, mainan anak, elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak berlabel standar nasional Indonesia (SNI).


]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *