• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0


Jakarta, WK MEDIA

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ungkap Aqil Siradj dan tidak mundur dari jabatannya di BUMN meski telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal itu karena tidak masalah jika kedua komisari BUMN itu menyatakan dukungan selama tidak ikut berkampanye.

“Mendukung asal enggak kampanye kan silahkan aja. Dia kan enggak kampanye,” katanya di JCC Senayan, Senin (15/1).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye. Apalagi katanya setiap orang termasuk komisaris BUMN berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing.

“Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja,” katanya.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungannya terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direktur, komisaris, pengawas, dan pegawai BUMN yang terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

“Tidak serta ikut atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilu Kepala Daerah,” bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

“Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Jabatan Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif,” bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *