• Oktober 28, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, saat memberikan sapa aruh kepada 7.000 lurah dan pamong di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, saat memberikan sapa aruh kepada 7.000 lurah dan pamong di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan lagi kepada 7.000-an lurah dan pamong tentang besarnya peran Yogyakarta dalam merajut peradaban demokrasi Indonesia.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sapa aruh dalam acara Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi (Jogja Bersatu di Pesta Demokrasi), yang digelar di halaman Monumen Jogja Kembali (Monjali) pada Sabtu (28/10).

“Patutlah kita berkaca pada sejarah perjalanan bangsa, serta kembali mengingat betapa besar peran Yogyakarta, dalam merajut peradaban demokrasi Indonesia,” kata Sri Sultan HB X saat memberikan sapa aruh di Monjali, Sabtu (28/10).

Para lurah dan pamong tengah menyimak sapa aruh yang disampaikan Sultan HB X di Monumen Jogja Kembali (Monjali) pada Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Para lurah dan pamong tengah menyimak sapa aruh yang disampaikan Sultan HB X di Monumen Jogja Kembali (Monjali) pada Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Sebelum Republik Indonesia (RI) memiliki sistem pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif seperti sekarang, Yogya sudah lebih dulu melakukannya melalui Pemilu Lokal pada tahun 1951.

“Bukankah Pemilu Lokal tahun 1951, yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, telah nyata menjadi guru sekaligus tonggak demokrasi di Indonesia?” ujarnya.

Sri Sultan HB X bersama GKR Hemas dalam sapa aruh di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Sri Sultan HB X bersama GKR Hemas dalam sapa aruh di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Kala itu, Pemilu Lokal pada tahun 1951, juga telah melibatkan masyarakat Yogyakarta untuk memilih kepala daerah secara langsung, di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut oleh Yogyakarta.

Konsep Pemilu Lokal di Yogya itulah yang kemudian diadopsi oleh Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955.

“Dan faktanya, hasil pemilu tersebut, dijadikan sebagai parameter untuk penyelenggaraan pemilu pertama Indonesia tahun 1955,” kata Sultan HB X.

Para lurah dan pamong di DIY tengah menikmati hiburan campur sari dalam acara Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi di Monumen Jogja Kembali (Monnjali) pada Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Para lurah dan pamong di DIY tengah menikmati hiburan campur sari dalam acara Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi di Monumen Jogja Kembali (Monnjali) pada Sabtu (28/10). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Sultan juga berpesan kepada para lurah dan pamong di seluruh DIY untuk bersikap netral serta turut menjaga kondusifitas pada proses Pemilu 2024 mendatang. Lurah dan pamong harus bisa meredam konflik dan gejolak yang ada di tengah masyarakat selama pelaksanaan pemilu.

Jangan sampai masyarakat terpecah belah, saling hujat, dan bermusuhan hanya karena beda calon dan pandangan politik. Dengan begitu, pemilu dapat diselenggarakan dengan damai, dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat.

“Semua hanya bisa terlaksana apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusifitas dan kohesi sosial,” ujarnya.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *