• Oktober 19, 2023
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA –

Ilustrasi hoaks. Foto: Shutter Stock
Ilustrasi hoaks. Foto: Shutter Stock

Pada masa digitalisasi berbagai macam informasi dapat kita akses, bahkan suatu informasi dapat muncul di layar telepon pintar kita tanpa harus di cari terlebih dahulu. Salah satu keuntungan dari hal tersebut tentu saja memudahkan kita sebagai warga negara untuk melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap kinerja pemerintah.

Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah merupakan prinsip dasar dari demokrasi, ada beberapa alasan penting mengapa kita sebagai warga negara yang baik perlu mengambil peran dalam menjalankan prinsip demokrasi dengan baik dan benar.

Pemerintah adalah wakil rakyat yang dipilih untuk melayani kepentingan masyarakat. Mengawasi kinerja mereka adalah cara untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka. Hal Ini dapat mendorong pemerintah untuk beroperasi secara transparan dan efisien. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, pasalnya terkadang masyarakat kesulitan untuk memahami arah kebijakan pemerintah dan lebih memilih untuk percaya berita hoax.

Seringkali masyarakat tidak memahami bahwa pemerintah dalam menjalankan kewajibannya terkadang juga dapat tersandung oleh oknum pihak-pihak yang tidak suka terhadap pemerintah, baik tidak suka karena alasan pribadi maupun alasan politik. Atas dasar alasan tersebut akhirnya mendorong para oknum untuk melakukan segala cara untuk membuat penghalang antara Kebijakan Pemerintah dengan Masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda dari tujuan utama yang diharapkan oleh pemerintah.

"Oknum Oposisi Pemerintah" mengacu pada individu atau kelompok yang berada dalam posisi oposisi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka mungkin berasal dari partai politik atau kelompok masyarakat yang memiliki pandangan atau kebijakan yang berlawanan dengan pemerintah yang berkuasa.

Sejujurnya, perbedaan pendapat serta pandangan dalam hal politik adalah hal yang sangat biasa namun hal tersebut akan jadi tidak biasa dan akan cenderung mengarah ke hal yang negatif apabila dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku. Karena tidak hanya akan menjadi penghalang kebijakan pemerintah dengan masyarakat, namun menodai dinamika demokrasi Indonesia.

Hal-hal yang dilakukan oleh oknum oposisi tersebut cukup beragam. Dari membuat berita palsu yang menggemparkan, membuat demo palsu yang menyebabkan kerusuhan, hingga melakukan gugatan hukum yang tidak berdasar secara langsung. Ada pula yang dilakukan secara tidak terang-terang, halus dan senyap setidaknya cukup untuk menutup hasil kerja positif dari pemerintah.

Dilansir website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode Agustus 2018 – 30 September 2019 jumlah berita hoaks/palsu 3.356, dan yang menempati peringkat pertama adalah isu politik dengan jumlah total 961. Ketika isu tersebut hadir di masyarakat akhirnya fokus pengawasan terhadap kinerja pemerintah menjadi teralihkan dan tidak terarah. Masyarakat cenderung larut dalam retorika yang dibangun secara transparan oleh oknum-oknum tersebut.

Data Statistik Temuan Isu Hoax Periode 2018 hingga 2019 - Website Resmi kominfo.go.id - Dokumen : Kementrian Informasi dan Informatika
Data Statistik Temuan Isu Hoax Periode 2018 hingga 2019 – Website Resmi kominfo.go.id – Dokumen : Kementrian Informasi dan Informatika
Data Statistik Temuan Isu Hoax - Detail Kategori Isu Hoax Periode 2018 hingga 2019 -  Website Resmi kominfo.go.id - Dokumen : Kementerian Informasi dan Informatika
Data Statistik Temuan Isu Hoax – Detail Kategori Isu Hoax Periode 2018 hingga 2019 – Website Resmi kominfo.go.id – Dokumen : Kementerian Informasi dan Informatika

Tidak hanya penyebaran berita hoaks, salah satu contoh lain yang kurang relevan yang dilakukan oleh oknum untuk sekadar membuat pengalihan adalah demo palsu. Sebagai contoh pada hari Senin 16 Oktober 2023 kemarin, ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Pelestarian Budaya Nusantara berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi di Rumah Dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Uniknya ketika peserta demonstrasi itu di datangi dan ditanyai apa yang mereka keluhkan dari orang nomor satu Kota Solo tersebut, mereka menghindar dan tidak mampu menjawab.

Oleh karena itu sebagai masyarakat diharapkan memiliki rasa objektivitas dalam menyikapi hal-hal tersebut, jangan mudah tersulut emosi dengan hanya melihat satu sumber berita. Melainkan pertimbangkan untuk melihat sumber-sumber berita lain yang lebih terpercaya.

Selain itu untuk meruntuhkan tembok penghalang antara masyarakat dan pemerintah tersebut kecerdasan dan kebijaksanaan menjadi kunci, dalam masyarakat menjalankan pengawasan, kritik, dan saran terhadap kinerja pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi media sosial secara baik, serta dialog yang baik bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Karena pemerintah tidak bisa secara terang-terangan, maka dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas nasional pemerintah tidak bisa gegabah dalam mempublikasikan arah kebijakan, karena mempertimbangkan faktor keamanan dan stabilitas negara.

]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *