• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA, Jakarta – Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu sore, 17 Januari 2024, dimulai dari Trend Asia yang menyebut pengusutan kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) lamban.

Berikutnya ada berita tentang Kementerian Pertanian (Kementan) yang membantah adanya pungutan pembohong dalam publikasi Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH Bawang Putih. Lalu ada berita soal Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono yang menyebut kalau minat investor untuk berinvestasi di IKN hingga saat ini tetap terjaga dan menunjukkan sentimen pasar cukup positif terhadap pembangunan IKN.

Keempat, ada berita soal PT Pupuk Indonesia bersama PT Petrokimia Gresik menjual pupuk Urea Nitrea dan NPK Phonska Plus dengan harga lebih murah dibandingkan yang berlaku di pasaran. Terakhir, ada berita tentang masa tugas Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang alias Satgas TPPU yang telah berakhir per 31 Desember 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut satuan tugas itu telah selesai mencatatkan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.

Kelima berita itu paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang sedang tren tersebut.

1. Trend Asia Sebut Pemerintah Lamban Tangani Gunung Tungku Smelter PT ITSS

Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali menilai kinerja pengusutan kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) lamban. SAYAnsiden yang marah 21 orang tersebut terjadi pada Minggu, 24 Desember 2023. Hingga kini belum ada tersangka maupun rilis hasil investigasi.

“Pemerintah tidak gercep (bergerak cepat). Mereka katanya menyelidiki, melakukan pemeriksaan, tapi lambat,” kata Zakki ketika ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Di sisi lain, Zakki mengaku khawatir hanya pekerja yang akan menjadi sasaran kesalahan dalam kasus ini. Terlebih lagi, pemerintah menjatuhkan pasal pidana untuk perkara ini.

“Kalau pakai pidana, selesai. Aspek K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) tidak dibahas. Jadi, khawatir yang kena pekerja di bawah, sedangkan pengambil kebijakan lepas (dari hukuman),” tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *