• Januari 17, 2024
  • ardwk
  • 0

WK MEDIA, JakartaManajer Riset Trend Asia Zakki Amali menilai kinerja pengusutan kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) lamban. SAYAnsiden yang marah 21 orang tersebut terjadi pada Minggu, 24 Desember 2023. Hingga kini belum ada tersangka maupun rilis hasil investigasi.

“Pemerintah tidak gercep (bergerak cepat). Mereka katanya menyelidiki, melakukan pemeriksaan, tapi lambat,” kata Zakki ketika ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Di sisi lain, Zakki mengaku khawatir hanya pekerja yang akan menjadi sasaran kesalahan dalam kasus ini. Terlebih lagi, pemerintah menjatuhkan pasal pidana untuk perkara ini.

“Kalau pakai pidana, selesai. Aspek K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) tidak dibahas. Jadi, khawatir yang kena pekerja di bawah, sedangkan pengambil kebijakan lepas (dari hukuman),” tuturnya.

Padahal, lanjut Zakki, kecelakaan kerja di industri smelter merupakan masalah sistematik. Sebab, kasus ini terjadi berulang kali. Oleh karena itu, menurut Zakki, hukuman yang lebih baik didasarkan pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

“Karena dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada pandangan menyeluruh. Permasalahan K3 akan terselesaikan,” ujar Zakki.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan kebijakan bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memeriksa kepatuhan-kepatuhan dan ketentutan ketenagakerjaan dan tidak ragu menindak pelanggaran yang terjadi. Instruksi ini bukan hanya untuk smelter PT ITSS, tapi seluruh smelter nikel lainnya.

“Kita harus menunjukkan bahwa kita memang butuh investasi, tetapi mereka harus mematuhi peraturan dengan peraturan yang ada di negara kita. Jangan sampai aturan itu disepelekan,” kata Luhut melalui siaran pers pada Rabu, 17 Januari 2024.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan adanya indikasi kuat pelanggaran SOP dan kelalaian dalam penerapan persyaratan K3 yang menyebabkan ledakan dan kebakaran tanur di ITSS. Ia menyarankan agar proses penyidikan kepolisian tidak hanya menggunakan KUHP, tapi memasukkan UU Ketenagakerjaan.

“Untuk memberikan efek jera kepada perusahaan, agar dapat diupayakan tanggung jawab pidana juga kepada korporasinya,” kata Ida.

Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho mengklaim telah meningkatkan status penanganan perkara dari tahapan penyelidikan hingga penyidikan. Artinya sudah tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, polisi juga mengaku telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi peristiwa, serta melakukan penyertaan terhadap barang bukti.

“Rencana tindak lanjut dari para penyidik ​​adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli forensik dan saksi ahli ketenagakerjaan, koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kedutaan Besar Tiongkok, gelar perkara, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta koordinasi dengan pihak perusahaan,” kata Agus.

RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Asosiasi Spa Ajukan Judicial Review Aturan Pajak Hiburan 75 Persen, Tanggapan Kemenkeu?

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *